Pigai Minta Wacana Pemindahan Badak Jawa Tak Dikaitkan dengan Isu Tambang Ujung Kulon
Kredit Foto: Istimewa
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dengan persoalan pertambangan di sekitar kawasan tersebut. Dia menegaskan, gagasan pemindahan sebagian badak Jawa masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Pigai menilai munculnya berbagai isu di sekitar Ujung Kulon membuat publik menghubungkan rencana penyediaan habitat kedua badak Jawa dengan kebijakan lain. Salah satunya adalah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengenai wilayah pertambangan di Banten.
"Publik itu memahami bahwa ini ada peraturan menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 tentang Kawasan Pengelolaan Tambang, Ijin Usaha Pertambangan. Lalu orang kait-kaitkan. Padahal ini usulan pemindahan, baru sebatas wacana pemindahan," ujar Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain kebijakan pertambangan, Pigai menyebut pembangunan jalan dari Rangkasbitung menuju Panimbang juga menjadi salah satu hal yang dikaitkan publik dengan wacana pemindahan badak Jawa. Namun, dia menegaskan gagasan tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai keputusan pemerintah.
"Karena itu, menurut saya sebaiknya wacana ini ya itu tetap hanya sebagai sebatas wacana," katanya.
Pigai juga memastikan pemerintah belum mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya di TNUK ke kawasan lain, termasuk Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca Juga: Pigai Tegaskan Belum Ada Keputusan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon
"Saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan Badak Jawa dibikinkan habitat kedua di tempat lain atau alternatif lain. Pemerintah Prabowo belum mengambil keputusan ya," kata Pigai.
Wacana penyediaan habitat kedua sebelumnya disampaikan Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hasyim Djojohadikusumo. Usulan tersebut bertujuan mengurangi risiko kepunahan badak Jawa yang seluruh populasinya saat ini berada di kawasan Ujung Kulon.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah potensi bencana akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Meski begitu, rencana pemindahan masih membutuhkan kajian, termasuk penilaian kelayakan lokasi dan penyusunan rencana teknis.
Hingga kini, belum ada lokasi alternatif maupun keputusan resmi mengenai pemindahan badak Jawa. Karena itu, Pigai meminta wacana tersebut tetap dipahami sebagai usulan yang masih perlu dibahas, bukan kebijakan pemerintah yang telah diputuskan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: