Menaker: 'Decent Work' Dapat Wujudkan Iklim Usaha yang Kondusif

WE Online, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri merasa yakin pelaksanaan konsep pekerjaan yang layak untuk semua (decent work for all) dapat menjadi salah satu kunci dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

"Pelaksanaan 'decent work' ini dapat mewujudkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif serta menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia," kata Hanif dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Menaker memaparkan konsep kerja layak itu saat menjadi pembicara dalam Forum Economic And Social Council (ECOSOC) Integration Segment tahun 2015 di gedung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Senin (30/3) petang waktu setempat.

Hanif memaparkan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah Indonesia. Selama ini angka kemiskinan di Indonesia terus menurun dari 13,33 persen pada tahun 2010 menjadi 10,96 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 angka kemiskinan ditargetkan menurun hingga berkisar 4-5 persen saja.

Hanif mengatakan pelaksanaan konsep "Decent Work for All" telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

"Selama ini Indonesia sebagai salah satu anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mempunyai komitmen untuk mencapai 'Decent Work for All' di seluruh Indonesia," kata Hanif.

Konseps kerja layak untuk semua itu bertumpu pada empat pilar yaitu penghargaan atas hak-hak dasar di tempat kerja, kesempatan kerja, dialog sosial dan perlindungan sosial. "Pelaksanaan Konsep kerja layak di Indonesia dapat diwujudkan dengan membangun hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, manajemen perusahaan dan serikat pekerja," kata Hanif mencontohkan.

Dalam upaya pencapaian kerja layak di Indonesia, pemerintah juga telah menerapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan di kota dan pedesaan, penanganan pekerja migran, penciptaan "green jobs", peningkatan keterampilan dan produktivitas serta jaminan sosial.

Menaker mengatakan pemerintah terus upaya meningkatkan standar hidup agar masyarakat mampu keluar dari garis kemiskinan dengan mempromosikan kewirausahaan, peningkatan upah buruh minimum, penerapan teknologi yang tepat, pemberdayaan kelompok masyarakat melalui program intensif tenaga kerja yang produktif, melakukan pendampingan program untuk pencari kerja dengan gelar sarjana, pemberdayaan kelompok-kelompok rentan dengan menyediakan alat bantuan dan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan skema.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk persiapan pekerjaan untuk pemuda, pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda, magang, bursa kerja dan pembentukan jaringan kesempatan kerja bagi para pemuda di mana Indonesia diakui sebagai pelopor baik di Asia untuk sebuah jaringan seperti itu.

"Selain itu, satu pilar lainnya yang penting saat ini yaitu pilar 'employment' atau kesempatan kerja. Oleh karena itu pihak pengusaha, manajemen dan serikat pekerja harus bekerja sama menjaga hubungan industrial agar dapat menciptakan lapangan kerja baru," kata Hanif. (Ant)