Peningkatan Alokasi Infrastruktur Layak Diapresiasi

Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Awal Mucharom mengatakan peningkatan alokasi anggaran untuk aktivitas pembangunan infrastruktur layak diapresiasi tetapi diharapkan pengawasannya juga ketat untuk memastikan efektivitasnya.

"Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi dari Rp307,1 triliun dalam APBNP tahun 2016 menjadi sebesar Rp336,9 triliun juga layak diapresiasi. Meski demikian, pemerintah perlu benar-benar membenahi proses eksekusi belanja infrastruktur yang selama ini masih berjalan lamban," kata Ecky Awal dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Ecky menyoroti kinerja realisasi belanja modal tahun 2015 yang hanya sekitar 80 persen dari pagu yang harus menjadi catatan serius.

Selain itu, ujar dia, secara komposisi pemerintah harus mempertimbangkan juga proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersifat massif dan padat karya.

Ia juga mengemukakan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur melalui transfer ke daerah dan dana desa dari Rp88,0 triliun dalam alokasi APBNP tahun 2016 menjadi Rp133,7 triliun dalam RAPBN tahun 2017 adalah langkah yang tepat namun harus diimbangi dengan kebijakan dan sistem pendukung yang kuat agar benar-benar terbelanjakan secara tepat dan tidak menjadi dana yang menganggur.

"Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan perlu diambil karena kedua sektor ini seharusnya menjadi basis industrialisasi baru yang kokoh dan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu membuka lapangan kerja, membantu petani, nelayan serta masyarakat berpenghasilan rendah sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk mengejar target pembangunan infrastruktur, tidak hanya inovasi dalam segi teknologi, tetapi diperlukan juga mekanisme pembiayaan kreatif agar kekurangan anggaran di sektor ini bisa terpenuhi.

"Intinya pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bisa dilakukan oleh APBN atau APBD. Kita harus mengubah paradigma. Ini bukan berarti negara tidak punya uang lalu mengajak swasta terlibat, ini semata mata bagaimana mengalokasikan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran," ujar Menteri PUPR di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Basuki, saat ini pemerintah membuka kesempatan swasta seluasnya untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Apabila swasta tidak tertarik maka akan dikerjakan oleh BUMN dan apabila BUMN tidak bisa maka baru APBN terlibat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menilai pengembangan infrastruktur telekomunikasi di era globalisasi saat ini merupakan suatu keharusan.

"Selain membuka arus pertukaran informasi dan meningkatkan konektivitas hingga pelosok, (pengembangan infrastruktur telekomunikasi) juga akan menghasilkan "snowball effect" menggairahkan industri telekomunikasi seperti produsen kabel optik, operator dan sebagainya," ujar Emma di Jakarta, Senin (29/8). (Ant)