Jokowi Blusukan ke Kemenhub, PDIP Bantah Ada Pengalihan Isu SARA Ahok

Ketua DPP PDI Perjuang Trimedya Pandjaitan menampik isu operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa sore kemarin (11/10/2016) merupakan strategi pengalihan isu untuk meredam kasus SARA Ahok atas kutipan Surat Al Maidah 51.

Diketahui dalam operasi tangkap tangan yang digelar oleh Mabes Polri kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung turun tangan mengecek ke lokasi kejadian. Pemandangan ini dinilai tak biasa sebab hal itu bersamaan dengan hebohnya kasus pernyataan Ahok tentang kutipan ayat Alquran yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Bukan (pengalihan isu). Jokowi kan enggak ngurusin Ahok, biar kami yang ngurusin Ahok," kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan 'turun gunungnya' Jokowi bisa diartikan sebagai bukti bahwa kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu tidak hanya ingin menerima laporan yang baik-baik saja dari bawahannya. Jokowi dinilai ingin mengecek langsung apakah betul jajarannya bisa bekerja dengan baik tanpa adanya praktik KKN. Apalagi seperti dalam pernyataan Jokowi, sambung Trimed, dia ingin seluruh kementerian/lembaga harus bebas dari pungli dan suap.

"Bagi Jokowi sendiri itu menunjukkan bahwa dia serius. Pasti kalau sebagai seorang presiden dia sudah tahu," tambahnya.

Ketika ditanya terkait adanya pihak yang mendorong agar Ahok di proses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya, Trimed menjelaskan PDIP sebagai partai pendukung pasangan Ahok-Djarot siap mengawal jika memang Ahok harus dituntut secara hukum.

"Ya seharusnya kalau udah minta maaf udah ya, tapi kalau pun proses hukumnya jalan ya kita lihat aja. Dalam posisi sebagai partai pengusung Ahok kita tentu kita juga harus siap menghadapinya," pungkasnya.