Mendorong Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Pengembangan industri pertahanan di Tanah Air menjadi salah satu fokus pemerintah untuk penguatan pertahanan dan keamanan diharapkan mencapai kemandirian.

Kemandirian industri pertahanan adalah salah satu modal utama untuk memperkukuh pertahanan dan keamanan negara karena bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Kemandirian industri pertahanan akan mendorong suatu bangsa tidak bersandar pada negara lain dalam rangka meningkatkan peralatan pertahanan dan keamanan.

Belum lagi, untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia. Maka, pertahanan dan keamanan harus diperkukuh, termasuk dengan penyediaan peralatan pertahanan yang canggih.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa mendorong kemandirian industri pertahanan menjadi modal upaya untuk memperkuat pertahanan maritim.

"Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang aman dan andal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dalam perlengkapan peralatan pertahanan keamanan yang memadai dan didukung oleh kemampuan industri pertahanan yang mandiri," kata Rini Soemarno.

Kekuatan sumber daya manusia Indonesia harus didukung dengan kemampuan teknologi dan ketersediaan alat pertahanan dan keamanan untuk menjaga wilayah mulai dari permukaan laut hingga samudra.

Menteri Rini yang juga Wakil Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menuturkan bahwa tidak mungkin hanya bergantung dan menyerahkan diri pada pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

"Kita harus mampu mengembangkan industri pertahanan yang terpadu dan bermutu," tuturnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan mempunyai tugas yang sangat strategis untuk menjamin dan mengatur peralatan pertahanan dan keamanan dari industri dalam negeri dan juga mengharuskan untuk ikut dalam negeri mendapatkan mandat sebesar-besarnya saat pengadaan di luar negeri.

"Tugas KKIP bukan hanya menyukseskan dalam hal pengadaan, melainkan juga memperhitungkan faktor strategis lainnya dalam mengikuti ketepatan kebutuhan, ketepatan jumlah, dan ketepatan anggaran," ujar Rini.

Tugas KKIP yang tidak kalah penting adalah pengembangan industri pertahanan nasional yang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan global.

Dalam mendorong kemandirian industri pertahanan, kerja sama antarpemangku kepentingan dan semua negara harus terus dilanjutkan.

Selain itu, Indonesia dapat bernegosiasi dengan produsen besar dunia dan pemilik teknologi mutakhir untuk menjadi mitra dalam mengembangkan kemampuan berproduksi dalam negeri dan menjadi bagian dalam pemenuhan kebutuhan dunia.

Sejalan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset KKIP Rachmad Lubis mengatakan bahwa kemandirian industri pertahanan akan memperkukuh Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Negara kita adalah negara maritim dengan laut yang sangat luas dan dan lautnya ramai dilalui orang, kita harus memperkuat kawasan laut kita," ujar Rachmad Lubis.

Untuk itu, penguatan pertahanan kemaritiman Indonesia harus ditopang dengan berbagai alat pertahanan dan keamanan.

Jika ada kemandirian, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada produksi luar negeri karena bisa menghasilkan sendiri produk pertahanan yang bermanfaat bagi penguatan kemaritiman Tanah Air.

Misalnya, kapal selam menjadi salah satu kebutuhan untuk penguatan wilayah kemaritiman. Kebutuhan kapal selam untuk memperkuat daya tempur di laut sangat diperlukan karena kapal selam merupakan alat utama sistem senjata strategis.

Oleh karena itu, modernisasi dan pembangunan kekuatan militer adalah untuk mempertahankan negara dan menghadapi ancaman nyata yang sudah dan akan terjadi pada masa depan.

Teknologi Canggih Dalam mendorong kemandirian industri pertahanan, teknologi canggih menjadi salah satu sasaran yang harus dikuasai bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, selain meningkatkan kemampuan memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri, kerja sama dengan pemilik teknologi mutakhir dari luar negeri juga diperlukan untuk mendapatkan alih teknologi yang diinginkan.

Ketua Tim Pelaksana KKIP Soemardjono mengatakan bahwa makin suatu negara menguasai teknologi canggih, makin disegani dunia.

"Makin menguasai teknologi itu maka daya 'deterrence' (pencegahan) negara itu tinggi, dia akan ditakuti," kata Soemardjono.

Dengan teknologi canggih, Indonesia akan memiliki daya tahan lebih kukuh ketika menghadapi gangguan pertahanan dan keamanan karena dapat mandiri memproduksi peralatan pertahanan dan keamanan.

"Manakala tidak mandiri, kita akan ditentukan oleh orang lain," ujarnya.

Selain itu, Indonesia harus mandiri dalam industri pertahanan karena bangsa ini tidak memiliki aliansi sehingga harus bisa mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, kemandirian industri pertahanan merupakan suatu kebutuhan untuk memperkukuh bangsa.

Kemandirian bukan berarti seluruh alat utama sistem persenjataan diproduksi sendiri. Namun, perlu adanya pemilihan teknologi yang dibutuhkan dan bisa mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan sasaran pasar dalam dan luar negeri.

"Secara bertahap kita akan melakukan mana yang bisa kita produksi ke depannya, jangan kita bergantung 100 persen, inilah kemandirian," ujarnya.

KKIP memiliki visi mewujudkan kemandirian industri pertahanan di mana juga mendorong kemampuan bekerja sama secara internasional dan pengembangan yang berkelanjutan sehingga industri pertahanan mampu memenuhi pasar dalam negeri, dapat bersaing dengan produk luar negeri, dan bekerja sama pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Wakil Tim Pelaksana KKIP Eris Heriyanto menuturkan bahwa dalam bekerja sama dengan pihak asing, kerja sama pembelian produk dari pemilik teknologi mutakhir harus mendatangkan timbal balik berupa ofset yang berujung pada alih teknologi.

Ia memberikan contoh tiga kapal selam yang dibeli Indonesia dari Korea Selatan. Dua kapal selam dibuat di Korea Selatan, sementara satu kapal selam akan dibuat di Indonesia melalui PT PAL.

"Kapal selam pertama kita mengirim orang untuk 'training' (pelatihan), kapal selam kedua kita 'on job training', ikut serta, kapal selam ketiga nanti mulai Januari 2017 kita akan merakit di PT PAL," ujarnya.

Oleh karena itu, perlu sinergi secara masif antara pemerintah, pengguna dan industri untuk mendorong kemajuan industri pertahanan.

Indo Defence Salah satu kegiatan untuk melebarkan sayap industri pertahanan Indonesia, yakni melalui pameran industri Pertahanan berskala internasional "Indo Defence Expo and Forum".

"Indo Defence Expo meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk terjaminnya industri pertahanan dalam negeri dan luar negeri, terutama mereka yang mencapai taraf global dan internasional yang menguntungkan Indonesia dari transfer teknologi, khususnya bidang pertahanan," kata Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementeran Pertahanan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Jan Pieter Ate.

Pameran Indo Defence Expo and Forum 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 November itu diikuti oleh 844 peserta perusahaan industri yang terdiri atas 573 perusahaan yang berasal dari luar negeri, sementara 271 perusahaan dari dalam negeri yang bergerak di industri pertahanan.

Dengan penyelenggaran pameran Indo Defence yang ke-7 itu, Indonesia dapat menambah pengetahuan berbagai produk pertahanan serta menjalin kerja sama pengembangan peralatan pertahanan dan keamanan dengan pemilik teknologi mutakhir.

"Pada akhirnya kita mencapai kemandirian dari industri nasional untuk memenuhi kebutuhan dari TNI, Polri, dan pengguna produk pertahanan lainnya," tutur Brigjen TNI Jan Pieter Ate.

Indo Defence 2016 Expo and Forum merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional yang digelar 2 tahun sekali.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pertemuan antarpemangku kepentingan dari berbagai negara dalam momentum Indo Defence 2016 akan mendorong transaksi jual beli alat pertahanan dan keamanan dan transfer teknologi.

"Pameran ini memberikan kesempatan bagi terjalinnya dukungan dan kerja sama di antara para peserta," ujarnya.

Sejumlah penandatangan nota kesepahaman terjadi antara pelaku industri pertahanan, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia PT Pindad dan perusahaan industri pertahanan Rheinmetal RWMSA asal Afrika Selatan, yang sepakat bekerja sama untuk memproduksi amunisi kaliber kecil hingga besar. (Ant/Herlinawati Simanjuntak)