Konflik Iran-AS Jadi Pelajaran Baru Strategi Pertahanan Indonesia

Mantan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menekankan pentingnya mengedepankan diplomasi dibandingkan pendekatan hard power dalam menjaga kedaulatan negara di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global dan perubahan pola perang modern.

Pernyataan tersebut disampaikan Purnomo saat menjadi keynote speaker dalam peluncuran buku National Air Power: Belajar dari Perang Iran–Amerika karya Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang digelar PRESIDENT Club bersama Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Purnomo, Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak kemitraan strategis sehingga pendekatan diplomasi atau soft power perlu ditempatkan di garis depan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

“Jadi posisinya, Kementerian Luar Negeri berada di depan, sementara Kementerian Pertahanan mengikuti,” ujar Purnomo.

Ia mengatakan, selama menjabat Menteri Pertahanan periode 2009–2014, koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan strategis nasional. Meski demikian, ia mengakui sejumlah negara memilih pendekatan berbeda dengan mengedepankan strategi “attack first” sebelum jalur diplomasi dilakukan.

Purnomo menegaskan penguatan pertahanan nasional tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor pertahanan udara. Namun, menurutnya, pembangunan kekuatan militer harus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk memicu konflik.

Di forum yang sama, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menilai kekuatan udara kini telah menjadi instrumen strategis negara, tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga geopolitik dan keamanan nasional.

“Misi dari buku ini sebenarnya untuk menyadarkan kita semua betapa pentingnya wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu membangun long term strategic planning untuk sistem pertahanan nasional, khususnya Sistem Pertahanan Udara Nasional,” ujar Chappy.

Dalam bukunya, Chappy membahas transformasi konsep national air power dari sekadar kekuatan tempur menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah konflik modern yang semakin kompleks.

Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia Kartini Nurdin mengatakan buku tersebut menyoroti sejumlah peristiwa penting yang mengubah wajah strategi pertahanan dunia, mulai dari serangan Pearl Harbor, pemboman Hiroshima dan Nagasaki, hingga serangan 11 September 2001.

Menurut Kartini, buku tersebut juga membedah dinamika konflik Iran dan Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana perang modern kini berkembang ke arah operasi siber, pemanfaatan drone, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pakar politik Timur Tengah Dr. Nasir Tamara menambahkan bahwa konflik modern tidak lagi sepenuhnya dilakukan melalui perang terbuka, melainkan juga lewat operasi intelijen, kelompok sekutu, serangan siber, dan penggunaan teknologi tanpa awak.

Sementara itu, Founder dan Chairman Jababeka Group sekaligus Founder President University dan PRESIDENT Club, Setyono Djuandi Darmono, menilai pengalaman Iran menunjukkan bagaimana teknologi pertahanan berbiaya rendah seperti drone mampu menghadapi sistem persenjataan modern yang jauh lebih mahal.

“Konflik modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan negara besar. Iran menunjukkan bagaimana pertahanan udara yang kuat dan penggunaan drone berbiaya rendah mampu menghadapi sistem persenjataan modern yang jauh lebih mahal,” ujar SD Darmono.

Chappy juga menyoroti pentingnya membangun industri pertahanan nasional yang lebih mandiri, khususnya di sektor teknologi udara dan sistem pertahanan strategis. Menurutnya, pengalaman Iran menghadapi embargo internasional menunjukkan bahwa penguasaan teknologi pertahanan menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara.