Nasdem Tak Sepakat DPR Gunakan Angket Telusuri TKA China

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta agar pihak-pihak tertentu tidak mendesak DPR menggunakan hak angket terkait maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.

Menurutnya, penggunaan hak angket tidak semudah yang dibayangkan sebab harus melalui tahapan yang detail dan mempunyai data-data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Fraksi Nasdem, ujar Irma, tidak menyetujui wacana penggunaan angket soal TKA ilegal China.

"Panitia Khusus (Pansus) saja belum? Kok hak angket?" kata Irma saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Dia menambahkan jika sejumlah pihak mendorong penggunaan angket tanpa didasari data yang komplet maka hal itu akan dianggap terlalu politis. Sementara itu, di Komisi IX sejauh ini belum mempunyai data yang valid terkait jumlah pasti TKA China yang membanjiri Indonesia.

"Pansus saja harus pegang data yang valid. Sementara Komisi IX belum punya data tentang berapa jumlah TKA legal atau ilegal masa ujug-ujug pembentukan pansus, ini terlalu politis," pungkasnya.

Irma menegaskan Komisi IX DPR bakal memanggil Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk mengklarifikasi adanya gelombang TKI ilegal asal negeri bambu tersebut. Dia pun meyakinkan agar penelusuran TKA ilegal Tiongkok tidak terlalu politis, jika pun akan mengusut maka harus ditelusuri berdasarkan data lapangan yang valid.

"Fungsi kontrol itu dasarnya by data, kalau enggak pegang data mau pakai isu di media? Lucu dan memalukan nanti," tuturnya.