Indef: Pemecatan JPMorgan Blunder untuk Indonesia

Drama pemecatan JPMorgan Chase Bank oleh pemerintah Indonesia tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya, beberapa kalangan menilai keputusan yang diambil oleh pemerintah terlalu berlebihan atau over reacted sehingga justru menimbulkan banyak pertanyaan bagi investor.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut banyak investor yang belum mengetahui hasil risetnya. Sekarang hal tersebut malah menjadi bumerang. Pasalnya, pertanyaan yang seharusnya tidak muncul, mulai dari landasan pemerintah memutus kerja sama, lalu kebenaran hasil riset JPMorgan mulai kelihatan di permukaan.

"Keputusan yang diambil terlalu berlebihan," katanya kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan turunnya level rekomendasi investasi yang dikeluarkan oleh JPMorgan merupakan hal yang lumrah mengingat rentetan indikator yang terjadi di dunia memang memberikan sinyal seperti itu. Sinyal awal yang terlihat adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Trump sejak masa kampanyenya terkenal dengan kebijakan proteksi ekonomi. Nah, hal tersebut dikhawatirkan akan membuat tingkat risiko investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia akan meningkat. Alhasil, JPMorgan menurunkan level rekomendasi investasi dari sebelumnya overweight menjadi underweight.

"Isi hasil risetnya hanya berjumlah delapan lembar dan belum banyak yang mengetahui hasil riset tersebut sebelum pemerintah mengeluarkan surat pemutusan kerja sama dengan JPMorgan," tutupnya.

Sebagai penjelasan, overweight artinya adalah selama enam hingga 12 ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis. Netral artinya dalam rentang yang sama, pergerakannya sesuai ekspektasi. Sedangkan underweight artinya di bawah espektasi atau diperkirakan lebih buruk.

Atas peringkat Indonesia yang turun drastis maka JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan riset tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.