Waduh, SK CPNS Jabar Ilegal Catut Sejumlah Nama Pejabat

Bandung-Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jawa Barat ilegal yang diterima para korban, mencatumkan sejumlah nama pejabat seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mantan Sekda Jabat, Lex Laksamana, Sekda Iwa Karniwa dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku pemalsuan tanda tangan pada SK CPNS tersebut. "Jelas, pejabat di lingkungan Pemprov Jabar secara personal dirugikan. Bahkan mantan pejabat pun ada yang dicatut namanya,"katanya kepada wartawan di Bandung, Minggu (15/1/2017)

Pria yang akrab disapa Aher ini mengaku sejak masa kepemimpinnnya sebagai Gubernur bukan pertama kali ini saja kasus tersebut terjadi. Dia mengatakan pada tahun 2011 lalu sempat terjadi kasus serupa bahkan nama istrinya, Netty Prasetyani Heryawan pernah dicatut namanya sebagai penjamin pegawai provinsi.? "Ini bukan pertama kalinya, Tahun 2011 lalu istri saya pernah dicatut namanya bahkan sampai di BAP dan jadi saksi,"tegasnya.

Aher menambahkan saat ini melalui biro hukum sedang mengkaji dan mempertimbangkan pelaporan tersebut. Selain itu, mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut dalang dari penipuan CPNS tersebut. "Cari otak pelaku penipuannya, yang ketangkap itu bukan tokoh sentral,"katanya.

Aher meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dalam menerima tawaran pekerjaan. Terlebih, minat warga Jabar menjadi PNS itu tergolong tinggi. "Masyatakat harus tetap mencari informasi yang benar tentang CPNS, kan bisa melalui media sosial BKD, jangan sampai percaya begitu saja dengan adanya nama pejabat di situ,"tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Sumarwan Hadisoemarto?mengatakan hingga saat ini pemerintah belum membuka kembali program penerimaan CPNS baru, hal tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). "Kita menyampaikan kepada mereka, sejak 2014 MenPAN RB mengeluarkan moratorium atau penundaan penerimaan CPNS yang baru, jadi sampai saat ini belum dibuka lowongan CPNS,"?ungkapnya.

Sumarwan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar, terlebih terkait perekrutan kepegawaian. Ia menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada dinas berwenang. "Jika ada informasi perekrutan kepegawaian, sebaiknya cek dulu dengan badan yang bertanggung jawab, dalam hal ini misalnya BKD Jawa Barat, demikian juga kabupaten dan kota lainnya pasti akan memberi informasi sama kalau sampai saat ini belum ada perekrutan CPNS," tegasnya.

Sebelumnya, sekitar? 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka mendatangi Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. Namun, setibanya di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut ratusan orang dari berbagai daerah ini kaget, pasalnya program diklat itu ilegal.