Kebijakan Trump, DPD Dorong Pemerintah RI Klarifikasi ke Dubes AS

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mendorong pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi Duta Besar Amerika Serikat (AS) mengenai kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, Presiden Trump memerintahkan penangguhan penerimaan pengungsi untuk 120 hari ke depan juga penghentian penerimaan pengungsi dari Suriah untuk batas waktu yang belum ditentukan serta melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS untuk 90 hari ke depan.

Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang dilarang, Farouk memandang kebijakan tersebut dapat memberikan dampak bagi Indonesia.

"Karena tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi sentimen anti-Islam maka dampaknya dapat berimbas pada warga negara Indonesia di negeri Paman Sam itu mengingat keislaman mereka tidak dapat dibedakan dari keislaman warga tujuh negara yang dilarang," kata Farouk di Kompleks Parlementer, Jakarta, Selasa (1/2/2017).

Dia menambahkan selain mengenai keamanan warga negara Indonesia (WNI) di AS, Farouk juga khawatir atas kebijakan tersebut akan memicu ketegangan dalam hubungan kedua negara.

"Di lain pihak karena perintah eksekutif Presiden Trump ini bernuansa anti-Islam, kebijakan tersebut dapat memicu reaksi dari umat Islam di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini," tutur Farouk.

Untuk mencegah dampak dari kebijakan tersebut terhadap keamanan WNI dan pada hubungan kedua negara, Farouk memandang permintaan klarifikasi kepada Duta Besar AS ini penting untuk dilakukan.

"Pemerintah harus mendorong pemerintah Trump melalui Duta Besar AS tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan perlakuan yang baik bagi warga negara Indonesia yang sedang tinggal di AS maupun akan masuk ke negara itu, namun juga meninjau kembali kebijakan yang berdampak negatif tersebut," lanjut senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Ini.

"Untuk menjaga hubungan baik di antara dua negara, penting bagi pemerintah untuk meminta klarifikasi dari Duta Besar AS untuk Indonesia," pungkas Farouk.