Desak Pengusutan Korupsi e-KTP, KSPI Siap Gelar Aksi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sedang mempersiapkan aksi besar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa pejabat yang terindikasi kuat melakukan praktik korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Jika sampai akhir Maret 2017 tidak terlihat keseriusan KPK dalam membongkar kasus ini, maka dipastikan buruh akan turun ke jalan menyatakan perang melawan korupsi," kata Said lewat keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Dia mengatakan buruh juga mendesak KPK untuk tidak melupakan kasus-kasus korupsi yang lain, seperti kasus BLBI dan kasus RS Sumber Waras.

KPK, kata dia, harus berani bertindak semenjak JPU menyebutkan nama-nama besar yang disebut terkait dengan korupsi e-KTP.

"Dalam hal ini, para buruh juga ikut berkonstribusi membayar pajak. Maka sudah seharusnya jika buruh peduli dengan kasus ini," kata dia.

Said mengatakan akibat uang negara yang dikorupsi itu mengakibatkan buruh tidak bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan yang optimal.

Korupsi, kata dia, juga menyuburkan praktik pengusaha memberi upeti kepada para pejabat untuk tujuan bisnisnya sehingga biaya produksi semakin mahal. Dampaknya, kesejahteraan buruh yang dikurangi.

Dia mengatakan KSPI bersama buruh Indonesia sangat peduli dan mendukung pemberantasan korupsi. Setiap kasus korupsi harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh tebang pilih. (Ant)