Menteri Susi Ingatkan Dunia Sudah Sadari Dampak 'Illegal Fishing'

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan dunia sudah menyadari dampak kerusakan yang diakibatkan "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal sehingga dibutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan.

"IUU Fishing merusak tidak hanya ekonomi tetapi juga lingkungan," kata Menteri Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Menteri Susi mengingatkan negara sebesar China saja pada tahun ini telah mengambil ancang-ancang moratorium untuk penangkapan ikan di kawasan laut mereka sampai ke daerah perbatasan di laut Natuna.

Kebijakan itu, ujar dia, merupakan upaya untuk memproteksi sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka agar stok perikanan juga masih dapat lestari pada masa depan.

"Indonesia beruntung bahwa pemberantasan IUU Fishing dilakukan tepat waktu. Kalau telat atau baru dilakukan lima tahun lagi maka sudah tidak ada ikan lagi," katanya.

Salah satu kawasan perairan Indonesia yang penting untuk dijaga antara lain adalah wilayah pengelolaan perikanan yang merupakan "breeding zone" dari 60 persen ikan tuna.

Indonesia, papar Susi, juga merupakan negara yang saat ini dinilai dapat berhasil meningkatkan biomassa lautnya sehingga kesuburan laut Indonesia juga dalam kondisi luar biasa.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti juga telah mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Menteri Susi mengajak PBB dan UE antara lain untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.

"Pelarangan atau pembatasan ini adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi yang menyatakan hal tersebut dalam ajang World Ocean Conference (WOC), Jumat (24/2) berpendapat, pihaknya telah menerapkan "economy blue", yaitu pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan.

Dengan demikian, lanjutnya, jadi antara pertumbuhan perekonomian dengan aktivitas kelestarian itu dapat jalan berbarengan sehingga ekosistem sumber daya kelautan juga bakal memperkuat produktivitas.

Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang dari seluruh negara di dunia.

Namun, ujar dia, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia. (Ant)