Pemkot Bandung Fasilitasi Rusun Murah dan Bis Gratis Bagi Buruh

Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengapresiasi program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menyediakan rumah susun murah dan bis gratis untuk para buruh. Meskipun jumlah rumah susun murah baru 50 unit, namun hal tersebut sudah menunjukkan upaya yang baik dari pemerintah kota untuk membantu nasib para buruh di Kota Bandung.

Perwakilan SPN, Sukirno menyebutkan bahwa Pemkot Bandung telah mampu memanusiakan manusia dengan adanya program tersebut.

?Pemerintah kota sudah memanusiakan manusia. Biasanya kita menempati satu petak kamar diisi satu keluarga itu kayak pindang (ikan-red). Tapi dengan program ini sangat membantu sekali. Minimal kita tinggal dengan layak,? katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/4/2017).

Sukirno menjelaskan, biasanya para buruh harus mengeluarkan biaya Rp400 sampai Rp500 ribu tiap bulan untuk menyewa sepetak kamar. Namun, dengan program ini, mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp120 ribu tiap bulan untuk bisa menempati rumah susun tipe 21.

Rumah susun tersebut baru tersedia di wilayah Cingised, Kecamatan Arcamanik. Pihaknya berharap agar pemerintah kota bisa menambah unit rumah susun untuk pekerja yang berada di wilayah Kota Bandung bagian barat.

?Makanya kita mendorong sekali pemerintah kota untuk memperbanyak (rumah susun), terutama di daerah-daerah industri,? imbuhnya?

Selain rumah susun, Pemerintah Kota Bandung juga telah menyediakan program lain untuk memfasilitasi para buruh, yaitu bis gratis untuk para buruh. Bis tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah kota dengan Perum Damri. Saat ini, operasionalisasi Bis Buruh telah melayani para buruh yang berada di jalur Cibiru-Cibeureum.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Asep Cucu Cahyadi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan untuk menambah moda transportasi tersebut, tapi dengan dana Coorporate Sosial Responsibility (CSR). Setiap harinya, dana yang diperlukan untuk operasional bis buruh ini mencapai Rp900 ribu. Pembiayaan tersebut berasal dari dana APBD melalui Dinas Perhubungan.

?Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan bis, tapi yang belum operasionalnya,?pungkasnya.