Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang tanpa disertai dengan paragraf penjelasan.
"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya dari empat kabupaten dan kota di DIY yang tidak disertai dengan paragraf penjelasan," kata Bupati Sleman Sri Purnomo, Senin (5/6/2017).
Menurut dia, tidak adanya paragraf penjelasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Yogyakarta tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman berjalan dengan bersih dan akuntabel.
"Saat pemeriksaan kami juga terbuka, petugas dari BPK kami persilakan seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan. Kami juga selalu berdiskusi dengan mereka," katanya.
Ia mengatakan, meskipun opini WTP dari BPK ini sempat menjadi perdebatan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pemeriksaan di Kementerian Desa, namun pihaknya tetap percaya bahwa BPK Yogyakarta tetap bekerja dengan independen.
"Bahkan saat melakukan pemeriksaan di Sleman, para petugas pemeriksa BPK itu membawa makanan sendiri dan tidak mau diberi fasilitas makan minum dari Pemkab Sleman," katanya. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk keenam kalinya secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Yogyakarta. (ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat