Calon Anggota BPK Usul Audit Tak Cuma Cari Kesalahan, tetapi Prediksi Risiko APBN

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Nur Probohudono, mengusulkan transformasi pemeriksaan agar tidak hanya berfokus menemukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mampu membaca pola masalah dan memprediksi risiko anggaran ke depan.

Agung membagi transformasi pemeriksaan dalam tiga pendekatan, yakni oversight, insight, dan foresight. Melalui oversight, BPK menjalankan fungsi pemeriksaan dan menghasilkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, insight digunakan untuk membaca pola kerentanan dari akumulasi temuan, sedangkan foresight diarahkan untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi muncul ke depan.

“Ketika akumulasi temuan itu dibaca sebagai pola kerentanan,” kata Agung dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK di Komisi XI DPR RI, Senin, (5/10/2026).

Menurut Agung, temuan pemeriksaan yang terus berulang perlu ditelusuri hingga ke akar masalahnya. Ia mencontohkan empat persoalan yang masih kerap muncul, yakni penganggaran tidak realistis, kekurangan volume pekerjaan, pelanggaran perjalanan dinas, serta masalah tata kelola aset tetap.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak selalu bersumber dari entitas yang diperiksa. Dalam sejumlah kasus, akar masalah juga dapat berkaitan dengan kebijakan atau standar dari pemerintah pusat yang belum selaras dengan pelaksanaan di daerah.

Karena itu, Agung mengusulkan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada rekomendasi perbaikan untuk masing-masing entitas. Temuan yang berulang perlu dipetakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik, sehingga pemerintah dapat memperbaiki kebijakan yang menjadi sumber persoalan.

Dalam paparannya, ia juga mengusulkan pengembangan peta temuan berulang, audit tematik, serta sistem peringatan dini risiko audit (audit risk alert). Instrumen tersebut diharapkan membantu BPK dan pemangku kepentingan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih awal.

Baca Juga: Uji Calon Anggota BPK, DPR Soroti Risiko Pengkondisian Temuan Audit

Baca Juga: Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Terseret Persoalan Dana Haji, BPKH Diminta Audit Forensik

Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), juga dinilai dapat memperkuat analisis pemeriksaan. Dengan mengolah data dalam jumlah besar, BPK berpeluang mengenali pola risiko dan menyusun analisis yang lebih tajam untuk mendukung pengawasan keuangan negara.

Meski demikian, Agung menegaskan teknologi tidak dapat menggantikan prinsip dasar pemeriksaan. “Judgement profesional, integritas dan independensi BPK tetap harus menjadi fondasi,” ujarnya.

Agung turut mendorong kolaborasi antara BPK, DPR, dan pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Dalam skema yang diusulkannya, temuan BPK dapat dimanfaatkan DPR untuk menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, sementara pemerintah melakukan koreksi terhadap persoalan yang teridentifikasi.