Ekonom: Shinzo Abe Harus Fokus Pada Reformasi Regulasi

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, harus memprioritaskan reformasi peraturan, menurut para ekonom dalam sebuah jajak pendapat Reuters bulanan yang prakiraannya menunjukkan bahwa mereka tetap pesimis terhadap prospek laju inflasi yang akan meningkat di tahun-tahun depan.

Setelah reshuffle kabinet pekan lalu dalam upaya untuk menopang menurunnya dukungan publik, Abe mengatakan ekonomi tetap menjadi prioritas utama. Dirinya mengulangi bahwa pihaknya akan berusaha untuk merancang siklus positif keuntungan perusahaan yang lebih tinggi, harga dan juga upah.

Susunan kabinet baru, yang diumumkan setelah serangkaian blunder dan salah langkah oleh pemerintah Abe, memberikan dukungan baru kepadanya. Namun, Jepang masih dihadapkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tidak ada kenaikan inflasi yang berarti.

Dalam jajak pendapat tersebut, ekonomi Jepang diperkirakan akan meningkat 1,4 persen pada tahun fiskal ini, yang berakhir pada Maret 2018, dan hanya 1,1 persen berikutnya. Inflasi inti terlihat rata-rata 0,6 persen tahun ini dan 0,8 persen berikutnya, jauh di bawah target 2 persen Bank of Japan.

Mayoritas analis yang disurvei oleh Reuters pada tanggal 1-9 Agustus juga mengatakan bahwa Abe harus bertindak cepat dengan deregulasi, namun ada keraguan bahwa dirinya akan melakukannya.

"Deregulasi yang tegas, yang merupakan bagian dari strategi pertumbuhan dari Abe, belum banyak berkembang dan pemerintah perlu mengerjakannya," ungkap Takumi Tsunoda, ekonom senior di Shinkin Central Bank, sebagaimana dikutip dari laman Reuters, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

"Untuk mendorong likuiditas di pasar tenaga kerja merupakan kebijakan penting, yang bisa mendukung tingkat pertumbuhan potensial dan juga akan membantu kenaikan upah," ujarnya.

Dari 31 ekonom yang menjawab pertanyaan tambahan mengenai apa yang Abe harus lakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, 18 mengatakan bahwa dia harus fokus pada reformasi peraturan.

Di antara responden tersebut, 11 orang mengutip sebuah kebutuhan untuk melakukan reformasi ke pasar kerja pembatasan Jepang, sementara enam orang mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan reformasi di sistem perawatan medis dan manula. Salah seorang mengatakan Abe harus mendorong pengenalan teknologi dan kecerdasan buatan yang lebih baik ke industri Jepang.

Untuk pertanyaan terpisah mengenai kemungkinan Abe, mayoritas responden 23 dari 34 memperkirakan perdana menteri akan fokus pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Hanya lima orang yang berpikir bahwa dirinya akan membuat reformasi peraturan menjadi prioritas.

Dalam jajak pendapat Reuters, 31 dari 35 analis memperkirakan langkah selanjutnya Bank of Japan akan memulai pembebasan kebijakan moneter ultra-mudahnya. Empat mengatakan BOJ akan mengadopsi lebih banyak langkah pelonggaran.

Tapi langkah selanjutnya, apakah itu mengurangi atau meningkatkan stimulus, kemungkinan tidak akan datang sampai akhir 2018 paling cepat, menurut jajak pendapat tersebut.

Dengan inflasi hanya 0,4 persen, BOJ bulan lalu untuk keenam kalinya mendorong kembali rentang waktu untuk mencapai target 2 persen. Sekarang diperkirakan inflasi tidak akan mencapai level tersebut sampai beberapa tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret 2020.

"Ketika CPI yang mendasarinya, dan ekspektasi inflasi jangka menengah naik di atas 1 persen, kami memperkirakan BOJ akan menaikkan target imbal hasil 10 tahun untuk pertama kalinya," ujar Hiroshi Ugai, kepala ekonom JP Morgan.

"Karena BOJ berfokus pada momentum kenaikan inflasi, kami tidak berharap BOJ akan meredakan kebijakan moneter bahkan jika laju inflasi meningkat jauh di belakang prospek BOJ," pungkasnya.