Bantu Rohingya, DPRD Dukung Langkah Pemerintah

Wakil Ketua DPRD??Provinsi Jawa Barat?Haris Yuliana mengapresiasi langkah politis yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri untuk membicarakan terkait tuntutan masyarakat Indonesia mengenai kekerasan dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya oleh Militer Myanmar.

Dia menilai hal tersebut merupakan?upaya pemerintah dalam membantu pengentasan krisis kemanusiaan Muslim Rohingya, di Myanmar.

"Kita apresiasi dan mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menangani masalah kaum muslimin di Rohingya," kataya kepada wartawan di Bandung, Rabu (6/9/2017).

Haris mengaku pihaknya mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya.

Dia menilai kasus yang menimpa kaum muslim Rohingya sejak beberapa tahun ini bukan sekadar masalah agama saja, tetapi menjadi sebuah krisis kemanusiaan.

Menurutnya persoalan Rohingya bukan hanya menyangkut persoalan agama tetapi juga lebih ke persoalan kemanusiaan.

"Kita sangat prihatin dan mengecam keras terhadap seluruh tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin," pungkasnya.?

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, kekerasan dan konflik kemanusiaan yang menimpa warga muslim Rohingya di Rakhine State Myanmar, jangan sampai memicu terjadinya konflik antar agama atau etnis di Indonesia.

Dia mengungkapkan saat ini pemerintah terus berupaya dengan segala cara mengentikan kekerasan yang menimpa warga muslim Rohingya.?

Dihadapan peserta aksi Wagub Demiz pun membacakan 9 poin pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmar. Salah satu dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan atau kecaman-kecaman semata.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional," tegasnya

Demiz meminta semua pihak untuk bersinergi serta mengawal pernyataan dan upaya yang dilakukan pemerintah pusat yang akan menjadi kekuatan sangat besar.

Selain itu, kata Demiz, semua pihak harus berkewajiban mengawal sikap pemerintah untuk bisa mencapai tujuan paling tidak mengurangi dan selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pembantaian umat Islam Rohingya.

"Itulah sebabnya kita harus bersinergi bersama pemerintah melakukan upaya-upaya yang dinyatakan Presiden Jokowi. Kita juga ," pungkasnya.