Myanmar Dituduh Lakukan Pembersihan Etnis dan Pelanggaran HAM

Otoritas Myanmar dituduh oleh kelompok hak asasi manusia untuk pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia setelah terjadi kekerasan di negara bagian Rakhine di bagian barat laut, yang memicu eksodus sekitar 400.000 Muslim Rohingya ke Bangladesh selatan.

Sedikitnya 400 orang telah terbunuh, dan ribuan rumah dan desa telah dibakar, sejak militer melancarkan serangan balik terhadap gerilyawan Rohingya pada akhir Agustus.

Myanmar tidak mengakui sekitar 1,1 juta orang Rohingya sebagai warga negara, membuat mereka secara efektif tanpa kewarganegaraan.

Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kampanye militernya melawan Muslim Rohingya.

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang bertemu di dalam sebuah forum tertutup dari sorotan media pada Rabu (13/9/2017), atas permintaan Swedia dan juga Inggris untuk membahas krisis tersebut kedua kalinya sejak dimulai dan disetujui secara terbuka dalam rangka mengecam situasi.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Antonio Guterres menyebut situasi bagi pengungsi Rohingya "bencana" dan "sama sekali tidak dapat diterima". Dirinya mengakui bahwa kelompok minoritas tersebut telah dibersihkan secara etnis di negara mayoritas Buddhis. Sekitar 370.000 populasi minoritas Rohingya di Myanmar telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir, menurut PBB.