Selat Hormuz Ditutup, Sekjen PBB Ingatkan Dampak Besar bagi Energi dan Ekonomi Dunia

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan segera.

Desakan ini disampaikannya pada Senin (27/4) dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas isu keselamatan dan perlindungan jalur maritim.

Guterres menegaskan bahwa hak dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus dihormati sesuai dengan Resolusi 2817 Dewan Keamanan PBB. Ia meminta agar kapal-kapal dari seluruh dunia diizinkan melintas tanpa adanya biaya tambahan maupun diskriminasi.

"Saya menyerukan kepada semua pihak, buka selat itu. Biarkan kapal-kapal melintas. Biarkan perdagangan kembali berjalan. Biarkan ekonomi global bernapas," ujar Guterres.

Sejak awal Maret, penutupan dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah berdampak parah terhadap keamanan energi, pasokan pangan, dan perdagangan global. Selat ini merupakan jalur vital bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia, serta menampung hampir sepertiga dari total pupuk yang diperdagangkan secara internasional.

Gangguan ini telah memicu guncangan ekonomi seketika. Guterres mencatat adanya volatilitas tajam di pasar energi, lonjakan biaya transportasi dan asuransi laut, serta gangguan rantai pasokan global terburuk pasca-pandemi COVID-19 dan perang Ukraina.

Baca Juga: Industri Elektronik Tertekan, Konflik Iran-Amerika Serikat Picu Lonjakan Harga PCB

Krisis maritim ini juga memperburuk kondisi kemanusiaan. Keterlambatan logistik menghambat pengiriman bantuan darurat. Lebih lanjut, Guterres memperingatkan bahwa terhentinya jalur pasokan pupuk di musim tanam yang krusial ini dapat memicu bencana kelaparan.

"Gangguan yang berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global, yang akan mendorong jutaan orang, terutama di Afrika dan Asia Selatan, ke dalam kelaparan dan kemiskinan," tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa dampak ekonomi terberat kini dirasakan oleh negara-negara kurang berkembang serta negara-negara kepulauan kecil yang sangat bergantung pada impor barang melalui jalur laut.

Menghadapi situasi ini, Guterres menuntut seluruh pihak untuk menahan diri, mengedepankan dialog, dan membangun kembali rasa saling percaya. Ia secara terbuka menawarkan mediasi demi menemukan solusi bersama dan mengatasi akar penyebab ketidakamanan di kawasan tersebut.

"Laut harus menjadi kawasan perdamaian dan kerja sama, bukan konfrontasi atau paksaan. Inilah saatnya bagi kita untuk memilih dan bertindak," pungkas Guterres.