Presiden Jokowi: 2019, Tanah di Bali Sudah Bersertifikat

Joko Widodo selaku Presiden RI menyatakan jika seluruh lahan di provinsi Bali ditargetkan telah bersertifikat pada 2019.

"Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, di seluruh Bali nanti tahun 2019 sertifikat semuanya sudah diserahkan kepada rakyat. Ini nanti mungkin provinsi pertama di Indonesia yang sertifikatnya sudah diserahkan semua kepada masyarakat," ungkap Jokowi dalam sambutannya di Taman Kota, Kabupaten Buleleng pada Selasa (26/9/2017).

Selama kunjungan ke Bali, Presiden Jokowi membagikan 6.000 sertifikat kepemilikan tanah di Kabupaten Buleleng, Bali Masyarakat yang hadir pun mengapresiasi langkah pemerintah itu dengan tepuk tangan meriah.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali dan mengingatkan untuk terus berupaya mencapai target itu.

Dari sekitar 126 juta sertifikat yang semestinya telah diberikan kepada rakyat, pemerintah telah memberikan 46 juta sertifikat.

Kepala Negara terus mengupayakan percepatan penerbitan sertifikat tersebut melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Tahun ini saya memberikan target kepada menteri sebanyak 5 juta harus diberikan. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Karena memang rakyat harus menerima ini," demikian Presiden seperti dikutip Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara.

Dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat, Presiden berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengingatkan, apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana, dia berharap warga dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.

Secara khusus, Presiden meminta agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif, antara lain modal usaha.

"Ini barang yang sangat berharga karena merupakan tanda hak hukum atas tanah. Kalau mau pinjam di bank itu dikalkulasi, bisa mencicil tidak? Kalau tidak jangan pinjam," pungkas Presiden.

Sejumlah pejabat negara yang mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. (HYS/Ant)