Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Pantas Kelola Dana Pesangon Ketimbang Danantara

BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Pantas Kelola Dana Pesangon Ketimbang Danantara Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) menuai kritik dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan BPJS Ketenagakerjaan karena lembaga tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakter dana pesangon pekerja.

Baca Juga: Geger Wacana Habitat Badak Jawa Mau Dipindahkan Adik Prabowo Demi Tambang Emas

Menurut Pulung, dana pesangon bukanlah dana investasi biasa. Uang tersebut merupakan hak normatif pekerja yang berfungsi sebagai jaring pengaman ketika hubungan kerja berakhir akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan keamanan dana, transparansi, dan akuntabilitas.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah apabila Danantara yang dipilih untuk mengelola dana tersebut, sementara Indonesia telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan pengalaman dan infrastruktur pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja.

"Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Tapi kenapa harus Danantara? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?" ujar Pulung dikutip Senin (16/11/2026).

Pulung mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara lembaga pengelola investasi seperti Danantara dan badan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dana pesangon merupakan dana amanat milik pekerja yang harus tersedia ketika terjadi PHK. Artinya, prioritas utama pengelolaan dana tersebut adalah memastikan hak pekerja dapat dibayarkan sesuai ketentuan, bukan mengejar keuntungan investasi dengan mengambil risiko besar.

Ia menilai karakter dana pesangon membutuhkan sistem pengelolaan yang berorientasi pada kepastian pembayaran. Sebab, pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan kepastian bahwa hak finansial mereka tetap tersedia ketika dibutuhkan.

Kekhawatiran juga muncul terkait transparansi pengelolaan Danantara dan kemungkinan konflik kepentingan dalam penempatan dana pekerja. Pulung menilai pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan pemilihan lembaga pengelola, termasuk mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap dana tersebut.

Ia bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi persoalan tata kelola investasi yang pernah mencuat dalam kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Skandal tersebut merugikan negara hingga triliunan Rupiah akibat tata kelola yang tertutup, penempatan investasi yang sembrono, dan gurita konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban dan menderita kerugian paling nyata adalah pekerja," tandas Pulung.

Untuk memastikan dana pekerja terlindungi, Pulung mengajukan tiga prasyarat yang menurutnya harus dipenuhi oleh lembaga pengelola DCP.

Pertama, laporan keuangan dan portofolio investasi harus dibuka secara berkala. Keterbukaan tersebut diperlukan agar publik, serikat pekerja, maupun pengusaha dapat ikut mengawasi pengelolaan dana.

Kedua, dana pesangon harus ditempatkan pada instrumen investasi yang aman. Pulung mengusulkan imbal hasil minimal setara dengan suku bunga deposito bank pemerintah, sehingga pengelolaan dana tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian demi mengejar keuntungan lebih besar.

Ketiga, negara harus memberikan jaminan atas keamanan pokok dana. Menurut Pulung, pemerintah juga perlu menanggung kerugian apabila terjadi kelalaian investasi oleh lembaga pengelola.

Tiga persyaratan tersebut dinilai penting karena dana yang dikelola bukan sekadar aset lembaga, melainkan menyangkut hak pekerja yang harus tersedia saat terjadi PHK.

Sementara itu, aturan teknis mengenai Dana Cadangan Pesangon masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan tersebut juga akan mengatur persoalan dana yang selama ini dikelola melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Kondisi tersebut membuat Pulung meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penunjukan Danantara sebelum aturan pelaksana diterbitkan.

Baca Juga: Risiko Baru Mengintai, Bumerang Wacana Adik Prabowo Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo

"Mumpung PP-nya belum diterbitkan, wacana penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP harus dikritisi dan dikoreksi sejak dini. Pemerintah harus menyerahkan pengelolaan DCP kepada lembaga yang teruji prinsip jaminan sosialnya seperti BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar