UMP Sumut Naik Jadi Rp2,13 Juta Per Januari 2018

Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,68 melalui Surat Keputusan Gubsu tetang? UMP 2018 tanggal 1 November 2017. SK tersebut menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2018 dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2018.

?Alhamdulillah hari ini Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2018 yang besarannya merupakan kesepakatan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara,? ujar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu Ilyas S Sitorus, Rabu (1/11/2017).

Dikatakannya, dalam SK Gubsu nomor 188.44/575/KPTS/2017 tersebut ditetapkan juga bahwa UMP tahun 2018 sebesar Rp 2.132.188,68 tersebut besaran upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunya masa kerja 0-1 tahun. Sedangkan bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan peryaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

"Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.? Sedangkan? bagi perusahaan yang mampu membayar upah di atas UMP tahun 2018 dapat merundingkan secara bipartit antara pekerja dan serikat pekerja dengan pengusaha berasangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja,"ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka besaran UMP mengalami kanaikan 8,71 persen. ?UMP Sumut 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen dibanding UMP Sumut tahun 2017 yang hanya Rp1.961.354,69?, kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Fransisco Bangun.

Dia menjelaskan proses penetapan UMP Provsu diawali dengan Rapat Dewan Pengupahan Sumut yang menyepakati metode pengusulan upah minimun dengan menggunakan formula perumusan upah minimum yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 44 angka (2) PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

?Selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Sumut merumuskan usulan UMP tahun 2018 dengan menggunakan komponen KHL yang melekat pada UMP sumut tahun 2017, data tingkat inflasi nasional year on year bulan September 2016-September 2017, dan data persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional Kwartal III dan IV tahun 2016 serta Kwartal I dan II tahun 2017," pungkasnya.