Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

UMP Jabar 2027 Diusulkan Rp3 Juta, Buruh Masih Berharap 80 Persen KHL

UMP Jabar 2027 Diusulkan Rp3 Juta, Buruh Masih Berharap 80 Persen KHL Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Serikat pekerja masih berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar 80 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Harapan tersebut disampaikan di tengah pembahasan yang disebut telah mengarah pada usulan sekitar 70 persen KHL atau setara Rp3 juta.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan angka 80 persen KHL diharapkan menjadi langkah awal menuju pemenuhan kebutuhan hidup layak secara penuh bagi pekerja. Menurutnya, target 100 persen KHL memang belum dapat dicapai sekaligus sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," ujar Dadan.

Sebelumnya, dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi, pemerintah disebut mengusulkan UMP 2027 sekitar 70 persen dari KHL. Jika mengacu pada usulan tersebut, besaran upah minimum provinsi Jawa Barat tahun depan diperkirakan mencapai Rp3 juta.

Dadan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai mengarahkan penetapan upah berdasarkan KHL dengan skema pencapaian bertahap. Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

Menurut Dadan, penggunaan formula kenaikan dengan persentase yang sama untuk seluruh daerah berpotensi membuat selisih nominal upah semakin lebar. Ia mencontohkan pekerja di Bekasi yang memiliki upah lebih tinggi bisa memperoleh tambahan nominal lebih besar dibandingkan pekerja di Banjar apabila persentase kenaikannya disamaratakan.

"Bekasi dari enam juta, delapan persen, semakin jauh nanti Banjar semakin tertinggal. Makanya saya apresiasi pemerintah tahun ini mau mengacu kepada tahapan menuju kehidupan yang layak," tuturnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap menghendaki penggunaan formula pengupahan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Targetkan Investasi Jabar Tembus Rp314 Triliun pada 2027

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pembahasan UMP 2027 telah memasuki tahap akhir. Pemerintah provinsi tinggal mengumumkan besaran upah minimum yang akan berlaku tahun depan.

"Sudah, sudah hampir selesai. Tinggal diumumkan. Yang UMP sudah," ujar Dedi, dikutip Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Dedi belum mengungkap besaran kenaikan maupun formula penghitungan yang digunakan. Saat ditanya apakah penetapan tersebut mengacu pada KHL, ia hanya memastikan pemerintah mengikuti ketentuan perundang-undangan.

"Ya, sesuai undang-undang," katanya.

Pemerintah pusat menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Penetapannya mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama