Butuh 260 Guru, Balikpapan Tunggu Jawaban Menpan-RB

Tenaga pengajar terutama guru untuk tingkat SD dan SMP masih jauh dari kata cukup. Bahkan kekurangan itu mencapai 260 guru yakni 200 guru untuk SD dan 60 guru untuk jenjang SMP.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhaimin mengaku telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk penyelesaian kekurangan guru tersebut.

"Penambahan guru yang berstatus Apartur Sipil Negara (ASN) merupakan kewenagan Kemenpan RB, tapi kami sudah menyampaikan ke BKPSDM, coba ditanyakan saja ke sana," kata Muhaimin, Senin (13/11/2017).

Sementara Disdikbud mengusulkan anggaran pada APBD 2018 sekira Rp20 miliar untuk pemenuhan fasiltas pendidikan. "Semua kita usulkan baik pengadaan meubel di ruang kelas hingga pengadaan komputer dan perangkat lainnya untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK," jelasnya.

"Khusus untuk UNBK kami usulkan Rp6 miliar bagi 23 sekolah negeri. Semoga pada UNBK 2017/2018 setiap sekolah tidak lagi menyewa komputer, sehingga dana BOS juga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan yang lainnya," harap Muhaimin.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BPKSDM) ?kota Balikpapan, Robi Ruswanto ketika dikonfirmasi tentang kebutuhan guru menjelaskan, 2/3 merupakan porsi untuk guru SD dan SMP dari 5 ribuan ASN yang ada di Pemkot Balikpapan.

"Tahun ini kebutuhan ASN yang diusulkan sebanyak 750 orang sudah termasuk guru. Memang belum semua bisa terakomodir tapi kita prioritaskan ke pengadaan guru," ungkap Robi Ruswanto.

Tahun ini saja Pemkot Balikpapan telah mengusulkan 924 ASN untuk berbagai formasi. Hanya saja usulan itu belum mendapat jawaban dari Kemenpan RB.

"Kita optimistis usulan yang 750 ASN itu dipenuhi tahun depan. Khususnya untuk tenaga guru SD dan SMP," sebutnya sembari meyakini usulan itu terpenuhi. Pasalnya sejak 2015 hingga saat ini kebutuhan ASN diprioritaskan ke provinsi Kaltara.

"Di Kaltara itu hampir 2 ribu ASN yang terpenuhi dari 7 ribuan yang mereka usulkan di tahun ini. Kan di sana ada sekitar 60 kementerian atau lembaga," bebernya.

Dirinya pun menyadari masih membutuhkan bantuan guru honor atau tenaga bantuan (naban) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Hanya saja keberadaan naban itu kini juga dalam tahap evaluasi di tengah minimnya anggaran daerah.

"Kalau untuk merekrut naban lagi juga tidak bisa kecuali untuk hal yang bersifat teknis dan itu tentunya bisa dilakukan oleh ASN atau naban yang memahami persoalan teknis, tidak untuk guru," pungkasnya.?