Presiden Jokowi Minta UE Stop Diskriminasi Sawit

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit" demikian Presiden dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang diterima di Jakarta pada Selasa (14/11/2017).

Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, katanya.

Selain itu, 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil di Indonesia, kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara mendesak agar sejumlah sikap dan kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit harus dihilangkan.

Jokowi juga menyatakan Indonesia paham pentingnya isu "sustainability" atau keberlanjutan terkait ekonomi dan alam.

Dia menambahkan Indonesia juga telah menjalankan sejumlah kebijakan terkait "sustainability", termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pernyataan Presiden Jokowi itu juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia, Najib Razak.?