Pemerintah Diminta Perhatikan Penghidupan Masyarakat Pesisir

Pemerintah dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia.

"Sektor perikanan secara global memberikan penghidupan bagi 75 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, Selasa (2/1/2018).

Dia memaparkan, berdasarkan data FAO, 84 persen orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya tersebar di Asia sebanyak 65.752.000 jiwa, disusul 10 persen di Afrika sebanyak 595.800 jiwa, dan empat persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280.000 jiwa.

Susan mengingatkan perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung dalam aktivitas perikanan, karena sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.

"Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran," tegasnya.

Ia menambahkan Indonesia menempati urutan kedua dalam produksi perikanan tangkap setelah China, disusul Amerika Serikat dan Rusia di urutan ketiga dan keempat. Begitu pula dengan sektor budidaya, di mana Indonesia juga menempati urutan kedua setelah China, yang kemudian disusul India dan Vietnam.

Di tengah strategisnya sektor perikanan, Susan menyebutkan sejumlah persoalan besar yang masih dihadapi masyarakat pesisir, antara lain maraknya pembangunan reklamasi dan pertambangan pesisir, serta pusat-pusat pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran laut yang terus menerus terjadi, serta ancaman pencabutan subsidi perikanan.

Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan KKP perlu memperbaiki kinerjanya terutama dalam penyerapan anggaran dan penerapan program untuk nelayan.

"Tidak terserapnya APBN KKP sebagaimana telah direncanakan menunjukkan bahwa tidak adanya perbaikan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya," kata Abdul Halim.

Menurut dia, amburadulnya proyek pengadaan kapal ikan bagi nelayan sebagaimana juga ditemukan oleh BPK, menunjukkan bahwa kinerja KKP yang kurang sejak perumusan program hingga validasi data penerima.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mengingatkan permasalahan dalam program bantuan kapal juga dalam penentuan spesifikasi kapal.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, KKP mesti meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan industrialisasi perikanan berkualitas pada 2018.