Pekerjaan Layang Jembatan Holtekamp Dilanjutkan Usai Dapat Restu dari KKK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengangkatan bentang tengah Jembatan Holtekamp yang berada di Teluk Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu, (21/2/2018).

Pengangkatan bentang tengah jembatan dengan bobot mencapai 2.000 ton dapat dilakukan setelah sebelumnya dilakukan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) dan Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ) terhadap desain, metode kerja, sumber daya manusia dan peralatan dimana hasil evaluasi menyatakan bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan.?

Proses ini dilakukan sesuai ketentuan penghentian sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang dengan beban berat yang diumumkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Selasa (20/2/2018). Pekerjaan layang dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi oleh KKK dan mendapatkan rekomendasi untuk dilanjutkan.?

Arie setiadi menjelaskan proses pengangkatan ini merupakan kegiatan konstruksi pertama yang dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap pemenuhan ketentuan keamanan dan keselamatan konstruksi. "Untuk dapat melanjutkan pekerjaan elevated tersebut, penanggung jawab pekerjaan dan pelaksana pekerjaan menyampaikan kembali desain dan metode kerjanya. Kami lakukan pengecekan ulang seluruhnya secara detil dan Alhamdulillah mendapat persetujuan. Proses pengangkatan yang semula direncanakan jam 8 WIT mundur menjadi hampir jam 14.00 WIT,? kata Arie.?

Pengangkatan bentang tengah pertama membutuhkan waktu satu minggu dan dilanjutkan dengan pengangkatan bentang tengah jembatan yang kedua. Arie Setiadi meminta agar pada pengangkatan yang kedua, dapat dihadiri oleh para insinyur muda Kementerian PUPR lainnya sebagai sarana belajar bersama.?

Setelah kedua bentang tengah tersebut terangkat, akan dilakukan penyambungan dan pengelasan yang membutuhkan waktu 4 hari, pemasangan bondek untuk plat lantai, pemasangan bearing, pembesian dan pengecoran lantai jembatan yang ditargetkan selesai Juni 2018.

Kehadiran Jembatan Holtekamp dengan total panjang 732 meter tersebut akan memangkas waktu tempuh pengguna jalan dari Kota Jayapura ke Muara Tami yang akan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang sebelumnya membutuhkan waktu 2,5 jam kini menjadi 60 menit. Selain itu akan mendorong pengembangan kawasan pertumbuhan baru, menumbuhkan sektor pariwisata dan sebagai ikon baru kebanggan Indonesia khususnya Papua.?

Pembangunan dilakukan oleh konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya dengan biaya Rp1,7 triliun.?

Sementara Direktur Jembatan Iwan Zarkasi menekankan aspek inovasi yang menjadi nilai lebih dari pembangunan Jembatan Holtekamp. Semula jembatan akan dibangun dengan menggunakan? cablestay, namun karena keterbatasan luasan lahan tempat kerjanya dan keterbatasan peralatan pada pelaksanaannya mengalami perubahan dengan memproduksinya di PT. PAL Indonesia di Surabaya.?

Hasilnya penyelesaian bentang tengah jembatan lebih cepat dan selain itu cara tersebut juga mengurangi dampak lingkungan terhadap laut bila dibandingkan pengerjaan dengan cara biasa dengan penggunaan tower sementara atau perancah yang dapat menimbulkan pencemaran. Pengiriman bentang tengah jembatan dengan panjang 112 meter tersebut yang dilakukan dengan jalur laut juga menjadi cerita tersendiri. Diharapkan pengalaman pengerjaan Jembatan Holtekamp dapat diterapkan di lokasi lainnya.

Dua Rekor Muri

Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan 2 rekor pada proyek pembangunan Jembatan Holtekamp yakni rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan rekor pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang.?

Menurut Iwan, perolehan Rekor MURI tersebut bukanlah tujuan, namun dirinya tetap berterima kasih atas apresiasi tersebut.?

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazali Akman, Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Deded Permadi Sjamsudin, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasiona (BBPJN) XVIII Osman H. Marbun, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Kepolisian Daerah Papua serta perwakilan dari konsorsium PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya selaku kontraktor.?