Walhi: Lindungi Ekologi dari Praktik Industrialisasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan lingkungan dari praktik buruk industri ektraktif. Menurut Ketua Dewan Nasional Walhi, Risma Umar menyatakan di tahun politik ini menjadi momentum yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam.

"Rakyat menjadi aktor utama dalam menentukan apakah pilihan keadilan ekologis menjadi pemenang atau tidak di tahun politik ini," kata Risma.

Beberapa agenda politik lingkungan pada pemerintahan saat ini yang patut dicatat adalah kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria untuk memperluas akses dan kontrol rakyat atas sumberdaya alam, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dan menyelamatkan lingkungan hidup.

"Implementasi Perhutanan Sosial cenderung mengalami akselerasi yang cukup baik, walaupun angkanya masih jauh dari target nasional. Sedangkan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria, skema redistribusi tanah dan sertifikasi mengalami laju yang lambat, bahkan mengalami upaya pembelokan makna," tambah Risma.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menambahkan kebijakan reforma agraria yang diturunkan dalam program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria harus terus berlanjut. Bukan saja di sisa waktu pemerintah saat ini, tapi juga di periodesasi pemerintahan selanjutnya.

"Jangan jadi komoditas di tahun politik," pungkasnya.