Wacana Ganjil-Genap di Medan, Pengamat: Jangan Ikut-ikut Jakarta

Pemerintah Kota dan Polrestabes Medan dinilai belum layak menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan roda empat dengan sistem plat nomor ganjil-genap di daerah itu.

"Pemerintah jangan sampai salah langkah, dalam penerapan sistem plat nomor ganjil-genap itu," kata pengamat transportasi dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Badaruddin, MA di Medan, Kamis.

Apapun kebijakan pemerintah yang akan dilakukan terhadap rakyat, menurut dia, sebaiknya harus dipikirkan terlebih dulu, sehingga tidak menimbulkan terjadinya pro dan kontra.

"Pemerintah daerah agar berpikir secara arif dan bijaksana, jika akan menerapkan kebijakan sistem plat nomor ganjil-genap itu," ujar Badaruddin.

Ia menyebutkan, Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) belum pantas memberlakuan sistem plat nomor ganjil-genap itu, karena kemacetan arus lalu lintas di daerah tersebut, belum separah yang terjadi di DKI Jakarta. Kemacetan kendaraan yang terjadi di Medan, masih dianggap biasa-biasa saja dan belum dapat disamakan dengan Jakarta.

"Jadi, kemacetan yang terjadi di Medan ini, belum bisa diterapkan plat ganjil -genap seperti di Jakarta," ucap mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) USU itu.