Investor-Pelaku Keuangan Syariah Didorong Terlibat Pembiayaan Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).?

Di hadapan peserta diskusi bertema Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance sebagai bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018), Sri Mulyani mengatakan, bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada gap yang harus diisi.

"Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya.

Potensi pelibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya pembiayaan infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, sangat besar terutama bila melihat berbagai perkembangan dunia saat ini. Dalam satu dekade terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

"Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam KPBU, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pandanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional," ujarnya.

Berdasarkan laporan terbaru, infrastruktur global membutuhkan sekitar US$3-4 triliun per tahun hingga 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar US$300 miliar.

McKinsey mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar US$120 trilun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerja sama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Menkeu berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur.