Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Bantuan BSU Rp900 Ribu Belum Masuk Rekening, Pekerja Bisa Lakukan Langkah Ini

Bantuan BSU Rp900 Ribu Belum Masuk Rekening, Pekerja Bisa Lakukan Langkah Ini Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pekerja yang belum menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 perlu memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi rekening telah sesuai. Ketidaksesuaian data dapat menghambat proses verifikasi hingga pencairan bantuan.

BSU 2026 merupakan program bantuan pemerintah untuk pekerja atau buruh dengan nilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026. Dana sebesar Rp900.000 tersebut direncanakan dibayarkan sekaligus.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, proses pencairan masih berkaitan dengan penyelesaian tahapan administrasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah.

Pekerja yang menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian data tidak dapat mengubahnya secara langsung melalui pendaftaran mandiri di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Perbaikan harus disampaikan melalui perusahaan tempat pekerja bekerja. Selanjutnya, perusahaan meneruskan perubahan tersebut kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Berikut tahapan perbaikan data yang perlu dilakukan:

  1. Pekerja melaporkan kesalahan data kepada bagian personalia atau HRD perusahaan.

  2. Menyerahkan informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memperbaiki data.

  3. Perusahaan meneruskan permohonan perubahan data ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

  4. BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan data yang telah diperbarui kepada Kemnaker.

  5. Kemnaker melakukan proses verifikasi untuk menentukan kelayakan penerima BSU.

Perbaikan data ini penting karena Kemnaker tidak akan melanjutkan proses pencairan apabila informasi calon penerima tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 beserta perubahannya.

Tidak semua pekerja berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima, antara lain:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.

  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.

  3. Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK apabila lebih tinggi.

  4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.

  5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran BSU.

Ketentuan tersebut mengacu pada Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Juga: Efek Ganda di Balik Sikap 'Dingin' Xi Jinping dan Trump kepada PM Jepang di KTT APEC

Setelah mengajukan perbaikan data, pekerja dapat memantau informasi penerimaan bantuan melalui kanal resmi pemerintah.

Berikut langkah pengecekannya:

  1. Buka situs resmi BSU Kemnaker.

  2. Masukkan NIK sesuai KTP pada kolom pemeriksaan.

  3. Ikuti petunjuk verifikasi yang tersedia.

  4. Periksa informasi status penerimaan BSU yang ditampilkan.

Pekerja juga dapat memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Jika mengalami kendala terkait kepesertaan atau pembaruan data, pekerja dapat menghubungi layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui call center 175.

Pekerja diminta berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program BSU 2026. Jangan sembarangan memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak jelas.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperoleh informasi maupun memeriksa status bantuan.

Perlu diketahui, pengajuan perbaikan data tidak otomatis menjamin seseorang mendapatkan BSU. Calon penerima tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan melewati proses verifikasi pemerintah.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti