Fahri Hamzah Ungkap Salim Segaf Al Jufri Pernah Lobi Jokowi, Hmm...

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan pemecatannya sebagai kader PKS merupakan sebuah kasus rekayasa yang dilakukan petinggi partai tersebut.

"Pemecatan saya itu, sebagai sebuah kasus rekayasa yang dibuat oleh lima pimpinan PKS tergugat," kata Fahri dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Fahri membeberkan bahwa saat proses pemecatannya, ada pimpinan PKS yang bertemu dengan presiden terpilih saat itu yaitu Joko Widodo (Jokowi). Bahkan menurut dia, ada pertemuan intensif antara pimpinan PKS dengan Jokowi.

"Ada satu artikel, pimpinan PKS bertemu Jokowi, Presiden PKS mengaku tidak izin ke KMP (Koalisi Merah Putih). Jadi ada dugaan tekanan kepada saya itu berkaitan dengan keinginan pimpinan PKS masuk ke pemerintahan," ujarnya.

Baca Juga: PKS Seyogyanya Membayar Ganti Rugi Rp30 M ke Fahri Hamzah, Alasannya?

Menurut dia, kepengurusan yang baru tersebut membuat keputusan yang bukan keputusan organisasi sehingga murni penyalahgunaan jabatan dalam partai karena seolah-olah keputusan partai kemauannya sendiri.

Fahri menilai Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri seharusnya dihukum karena membuat keputusan tanpa rapat partai, namun sesuai keinginannya.

"Ini dugaan saya, ada pengurus baru dia tidak tahu cara nego dengan pemerintahan baru. Karena itu sejak awal saya kecewa karena mereka tidak terlalu komit dengan Koalisi Merah Putih," ucapnya.

Karena itu, menurut Fahri agar keinginan pimpinan PKS dapat diakomodasi, lalu dibersihkan orang-orang yang dulu diangap punya sikap berbeda dengan pemerintah, termasuk dirinya terutama dirinya menjabat sebagai sekretaris harian KMP.

Dia mengatakan Salim pernah bertemu dirinya dan memberikan alasan mendekat ke pemerintah.

"Mereka menganggap saya sebagai orang yang selalu kritis kepada pemerintahan. Namun di sisi lain, hal itu berpotensi membahayakan partai," kata Fahri mengutip perkataan Salim Segaf.

Namun, dengan tegas Fahri mengatakan bahwa pimpinan PKS bisa saja semena-mena memecat dirinya dari partai, tetapi tidak bisa memecat dari jabatan di DPR RI, mengingat jabatan wakil ketua DPR ini merupakan ranah publik yang tak bisa diintervensi partai.