Soal Propaganda Rusia, PAN Khawatir Muncul Ketegangan

Dubes Rusia untuk Indonesia membantah istilah 'propaganda Rusia' dan artikel yang ada di Rand Corporation, juga memastikan hal tersebut sebagai hoax.

Wasekjen PAN, Faldo Maldini, mengatakan sebagai kepala negara semestinya Jokowi berhati-hati menggunakan istilah Rusia di Indonesia. Karena itu, ia mengaku khawatir terhadap pernyataan Jokowi dapat dianggap inkonstitusional, karena dikhawatirkan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.

Baca Juga: Wah, PKS Bela Ahok Nih

"Saya takut sikap kepala negara ini cenderung inkonstitusional. Dalam alinea keempat UUD dikatakan, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan soal Propaganda Rusia ini sudah dirasa mengusik negara lain. Bahkan, bisa saja memunculkan kembali ketegangan yang terjadi antara dua negara bertahun-tahun. Kepala negara harus benar-benar hati-hati jalankan amanah kita bernegara. Kita harus jaga konstitusi dengan membacanya dengan baik," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Kubu Prabowo: Kami Tak Goyah

"Bung Karno sebagai pendiri republik membebaskan Irian Barat dibantu oleh kapal buatan Rusia, Ordzonnikidze. Sebagai kader partai yang terdepan berbicara gagasan Proklamator kita, petahana seharusnya memahami kelaziman penggunaan istilah Rusia di Indonesia, bisa nama jalan tu kalau di Palangka Raya. Bahkan, Bung Karno ikut buka Mesjid Biru di Rusia yang dulu jadi gudang," lanjutnya.

Faldo menganalogikan, penggunaan istilah 'propaganda Rusia' di Amerika akan bermakna sebagai pertarungan ideologis, perang dingin, dan perlombaan senjata. Istilah itu muncul dalam politik Amerika yang dibangkitkan dari sejarah panjang kompetisi antara kedua negara AS-Rusia.

Baca Juga: Jokowi Sudah Siapkan 'Serangan Tajam' untuk Prabowo?

"Mitos-mitos di masing-masing negara muncul, yang bahkan tidak masuk akal. Seperti di Amerika Serikat, melihara The Caucasian Ovcharka atau ras anjing Rusia, kadang-kadang bisa jadi bahan kampanye hitam di sana," jelasnya.

Menurut Faldo, bukan hanya soal kampanye, banyak alasan statemen tersebut tidak pantas. "Syukurnya partai pendukung petahana mayoritas di DPR. Di negara demokrasi maju, ini sudah bisa memunculkan wacana penggantian kepala negara karena tidak menjaga sumpah jabatan dengan baik. Selain itu, untungnya, pihak Rusia mengingat jasa besar Bung Karno juga, jadi masih ada memberikan penghormatan kepada kita," terangnya.