Aman, KSSK Sebut Sistem Keuangan Kuartal I-2019 Aman

Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, sistem keuangan nasional sepanjang kuartal I (Januari-Maret) 2019 aman dan terjaga dengan baik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, ada sejumlah potensi risiko yang dicermati KSSK, khususnya yang berasal dari perekonomian global.

Risiko tersebut meliputi pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia, sebagaimana menjadi perhatian dalam Spring Meetings 2019 International Monetary Fund-World Bank yang digelar pekan lalu.

Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi dan ekspor dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

"KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Sri Mulyani, Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: Akhir Maret 2019, Penerimaan Pajak Baru 15%

Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya guna mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Selama triwulan I 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 6,00%. Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik antara lain melalui; pertama, strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi term-repo secara regular dan terjadwal, disamping FX Swap.

Baca Juga: APBN 2019 Capai Target, Kemenkeu Bilang Berkat Kebijakan Fiskal yang Pruden

Kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94%. Ketiga, mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan marhet conduct dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah.

Selanjutnya, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan QR lndonesia Standard (QRIS) sebagai standar QR code payment di Indonesia untuk memperluas interkoneksi dalam mendukung eksosistem ekonomi keuangan digital.

Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan.

Baca Juga: OJK Minta Industri Keuangan Jangan Buat Iklan yang Menyesatkan

OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang manageable.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan dari sisi coverage penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan.