Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Habib Rizieq Minta Situng KPU Dihentikan, Jawaban Pramono Anung Keren

        Habib Rizieq Minta Situng KPU Dihentikan, Jawaban Pramono Anung Keren Kredit Foto: Ferry Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, merasa aneh terhadap pihak yang meminta agar real count di Situng KPU dihentikan.

        Politikus PDIP ini mengatakan, demokrasi yang semakin maju ditunjukkan dengan alat kontrol yang semakin banyak. "Kalau kemudian ada orang yang minta agar real count situng didrop (disetop) ini kan aneh. Demokrasi semakin maju, alat kontrolnya semakin banyak," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

        Ia menambahkan, jika real count di Situng KPU dihentikan, masih ada Kawal Pemilu yang hasilnya kurang-lebih sama dengan Situng KPU. Hal ini karena materi C1 di Situng KPU dan Kawal Pemilu sama.

        Baca Juga: Ijtimak Ulama III Blunder, Kata Eks Penasihat Habib Rizieq

        "Dengan demikian, harapannya proses pendewasaan kita terhadap hasil pemilu ini dimaknai, jangan karena nggak sesuai harapannya minta dihapus dan sebagainya," imbuhnya.

        Karena itu, Pramono meminta semua hasil instrumen di pemilu, seperti hitung cepat (quick count), real count Situng KPU, dan Kawal Pemilu, dimaknai positif. Sebab tidak tertutup kemungkinan pada pemilu ke depan ada alat ukur menggunakan teknologi yang semakin maju.

        "Nah kita harus terbuka untuk itu, jangan malah kembali ke masa dulu yang penghitungannya itu tidak dilakukan secara benar," katanya.

        Baca Juga: KPU Tidak Tunduk pada Tekanan Manapun, Termasuk Habib Rizieq

        Sebelumnya, ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU menghentikan real count.

        "Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," terangnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Irfan Mualim
        Editor: Irfan Mualim

        Bagikan Artikel: