Anggaran Belanja Kementerian Turun?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) pada 2020 sebesar Rp854 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar 0,2 persen dibanding dengan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni Rp855,4 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan pengajuan anggaran K/L 2020 belum bersifat mutlak. Dalam waktu berjalan, usulan akan terus ditinjau oleh pemerintah sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus mendatang.

"Sifatnya masih sementara," ujarnya singkat di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Ia menjelaskan, penurunan pada belanja K/L dilakukan karena fokus pemerintah dalam melakukan good spending atau belanja lebih efisien dan efektif pada tahun depan. Selain itu, juga menggunakan prinsip value for money, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat untuk pembangunan Indonesia.

Setidaknya, salah satu fokus pemerintah di 2020 adalah pada bidang aparatur, yakni meningkatkan aparatur yang semakin baik dan melayani masyarakat.

Baca Juga: Perluas Jaringan Gas, ESDM Minta Anggaran Rp3,52 Triliun

"Ini sejalan dengan peningkatan reformasi birokrasi yang didukung penghasilan stabil dan diharapkan meningkat," katanya.

Askolani menegaskan, dilakukan juga efisiensi kualitas belanja di seluruh aspek dan K/L. Bahkan, pemerintah daerah juga diarahkan untuk melakukan efisiensi guna menciptakan harmonisasi. Arahan ini sudah disepakati atas koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tidak hanya jumlah anggaran, perubahan juga terjadi pada pola pengalokasian belanja. Apabila dilihat pada 2014, alokasi lebih didominasi untuk pelayanan umum yang mencapai 66 persen. Kini, peranannya hanya 32 persen.

Kontras dengan itu, pengalokasian belanja di bidang ekonomi justru mengalami kenaikan. Dari delapan persen pada 2014, kini menjadi 24 persen. Askolani mengisyaratkan, tren ini akan kembali dilanjutkan pada tahun 2020.

Askolani optimistis, dengan kebijakan yang konsisten terhadap bidang ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi akan lebih mudah tercapai seiring dengan bangunan secara merata dan masif.

"Kebijakan inilah yang kemudian sudah menghasilkan bahwa tingkat kemiskinan menurun di bawah 10 persen, inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen," tutupnya.