Gas Terus, PSI Minta Anies Upload Anggaran di Website Pemprov

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta kembali dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 diunggah di situs apbd.jakarta.go.id demi transparansi kepada publik.

Baca Juga: Cetus Gerindra: PSI Genit di Sosmed, Tapi 'Mingkem' saat Rapat

"Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga sudah bersurat kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), surat keempat meminta dokumen APBD itu diunggah lagi di website apbd.jakarta.go.id," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Selain melalui surat resmi, Idris juga mendorong rekan-rekan di komisi lain untuk meminta Bappeda kembali mengunggah dokumen KUA-PPAS kepada publik agar bisa mengetahui seluruh kegiatan belanja yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini adalah tugas kami selaku Fraksi PSI untuk menjalankan fungsi dalam perencanaan penganggaran dan pengawasan, bahwa APBD merupakan uang masyarakat Jakarta sehingga mereka perlu mengetahuinya," ujar Idris.

Menurut Idris, masyarakat tidak hanya membutuhkan akhir dari penganggaran yang dilakukan pemerintah, tapi juga ingin mengetahui tahapan penganggaran yang dilakukan DKI Jakarta dan bisa mengikuti perkembangan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah.

Publik sempat dihebohkan dengan pembelian lem senilai Rp82,8 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kemudian pembelian pulpen Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dan sebagainya.