Pertamina Patra Niaga Diminta Tindak SPBU yang Masih Pungut Biaya Toilet

Pertamina Patra Niaga diminta menindak pengelola SPBU Pertamina yang masih memungut biaya penggunaan toilet. Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri setelah menemukan praktik toilet berbayar di sejumlah lokasi.

Simon secara khusus meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Ega, untuk mengambil tindakan terhadap pengelola yang tidak menjalankan prosedur perusahaan. Ia juga menyebut kemungkinan pemberian sanksi apabila ketentuan tersebut tetap dilanggar.

"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," tegas Simon dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Menurut Simon, toilet di seluruh SPBU Pertamina seharusnya dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat. Namun, ia mengaku masih menemukan beberapa pengelola yang memungut biaya dari pengunjung.

"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," katanya.

Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pelayanan fasilitas umum yang dikelola perusahaan BUMN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBU/11/2021, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola BUMN harus dirawat serta dapat digunakan masyarakat tanpa dipungut biaya.

Surat edaran tersebut diterbitkan pada masa Erick Thohir menjabat Menteri BUMN. Kebijakan itu muncul setelah Erick menemukan toilet berbayar di SPBU Pertamina pada November 2021.

Baca Juga: Toilet SPBU Masih Ada yang Berbayar, Dirut Pertamina Simon Mantiri Ancam Beri Sanksi

Dalam aturan tersebut, Erick meminta pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak membebani masyarakat yang menggunakannya. Pengelolaan fasilitas juga harus dilakukan secara memadai agar dapat mendukung standar kualitas pelayanan BUMN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan itu turut menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Mereka diminta mengawasi agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola perusahaan pelat merah memenuhi ketentuan dalam surat edaran.

Dengan adanya temuan toilet berbayar tersebut, Pertamina Patra Niaga kini diminta memastikan aturan toilet gratis benar-benar dijalankan oleh pengelola SPBU. Langkah penindakan dan kemungkinan pemberian sanksi menjadi tindak lanjut yang disampaikan Simon untuk mencegah praktik serupa terus terjadi.