Dukungan untuk Revitalisasi Peran BPP di Kecamatan

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan membangun pertanian dari kecamatan. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di kecamatan.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Wakil Menteri Pertanian periode 2009-2014 Rusman Heriawan yang setuju dengan fungsi penyuluhan di BPP kembali diaktifkan, tapi harus direvitalisasi. Sebagai garda terdepan pembangunan pertanian, BPP memang harus direvitalisasi, terutama dalam program kinerjanya.

"Mengapa? Ini terkait dengan era digital. Jadi, masyarakat saat ini kebanyakan sudah melek teknologi (internet). Sehingga diperlukan penyuluh BPP yang kinerjanya mengacu pada digitalisasi," ungkapnya.

Begitu juga mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi yang menilai upaya membangun pertanian dari kecamatan bukan hal mustahil dan kompleks. Apalagi dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, media sosial (medsos) bisa dimanfaatkan untuk memulai pembangunan pertanian dari kecamatan.

Baca Juga: Sektor Hortikultura: Fokus Mentan Tingkatkan Devisa dan Kesejahteraan

Menurut Bayu, membangun pertanian dari kecamatan tersebut, pemerintah bisa mengembangkan sistem penyuluhan yang lebih baik dan efektif. Bahkan, dengan perkembangan teknologi, Kementan tak perlu banyak tenaga penyuluh seperti sebelumnya.

"Yang paling penting dalam pengembangan pertanian di kecamatan adalah petani punya tempat untuk bertanya dan punya tempat berbagi satu dengan yang lain. Nah, pendekatan melalui penyuluhan bisa diterapkan ke petani di setiap kecamatan," kata Bayu.

Bayu menilai saat ini sudah cukup banyak keberhasilan yang dilakukan penyuluh swadaya. Meski aspek komersialnya lebih menonjol, petani bisa mengambil pelajaran tentang keberhasilan yang dilakukan penyuluh swadaya.

"Bagi pemerintah,? yang perlu diambil adalah cara penyuluh swadaya yang bisa menjangkau ribuan petani. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi hasilnya lebih efektif," katanya.

Bayu menegaskan, untuk memulai pembangunan pertanian dari kecamatan diperlukan revitalisasi penyuluh dan kelembagaan penyuluh agar mereka kuat dan mengakar. Sebab, pemerintah tak bisa lagi melakukan pendekatan dengan cara-cara lama.

"Harus dilakukan pendekatan baru di bidang penyuluhan. Bangkitkan kembali penyuluh pertanian di lapangan. Langkah ini yang terbaik segera dilakukan Kementan," ujarnya.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Leli Nuryati mengakui peran BPP memang perlu diperkuat sebagai pengendali pertanian di tingkat kecamatan. BPP harus mampu mengkoordinasikan, menyinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan dengan stakeholders.

Baca Juga:?Sektor Perkebunan Andalan Devisa dan Kesejahteraan Petani

BPP juga sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di kecamatan, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Tani dengan memanfaatkan manajemen IT.

BPP juga harus mampu mengawal kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan, salah satunya pendampingan dan pengawalan program Pembangunan Pertanian dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan.

Leli berharap BPP dapat mendorong peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian.

"BPP harus bisa membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing agar pola pikirnya dapat menghadapi persaingan di bidang pertanian regional maupun global," katanya.

Pada 2020, menurut Leli, di setiap BPP akan disediakan fasilitas dan sarana pendukung bagi penyuluh untuk melakukan pelayanan secara online. "Karena kita sudah memiliki cyber extention dan harus diberdayakan dengan model penyuluhan terkini," tambahnya.