Kedua majelis di Kongres Bolivia pada Sabtu (23/11) dengan suara bulat mensahkan peraturan untuk membatalkan pemilihan umum 20 Oktober.
Baca Juga: Krisis Bolivia, Evo Morales Masih Percaya PBB Bisa Jadi Penengah
Pemungutan suara di Kongres juga melicinkan jalan buat pemungutan suara baru tanpa mantan presiden Evo Morales, terobosan buat krisis politik di Bolivia.
Presiden sementara Jeanine Anez, mantan senator dan penentang Morales, telah menyatakan ia akan menandatangani peraturan sehingga itu bisa diberlakukan, kendati tidak jelas kapan.
Rancangan undang-undang tersebut diajukan saat demonstran anti-pemerintah mengangkat blokade jalan untuk mengadakan pembicaraan dengan Anez dengan tujuan mengakhiri kerusuhan selama beberapa pekan. Lebih dari 30 orang telah tewas dalam bentrokan antara pemrotes dan pasukan keamanan.
Jaksa Agung Bolivia Juan Lanchipa pada Jumat (22/11) mengatakan kantornya mulai menyelidiki mantan presiden Evo Morales sehubungan dengan dugaan penghasutan dan terorisme, terkait dengan tuduhan pemerintahan sementara bahwa Morales menggerakkan kerusuhan sejak mundur dari jabatannya.
Menteri dalam negeri sebelumnya mengajukan pengaduan pidana terhadap mantan pemimpin sosialis tersebut, berdasarkan bukti yang dianggap palsu oleh Morales.
Morales beserta wakilnya mundur di bawah tekanan pasukan keamanan dan massa anti pemerintah pada 10 November, di tengah laporan sengketa dalam pemilu 20 Oktober.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: