Di Rakornas Kementan, Mentan Syahrul Sinergi dengan BPS dan Kejagung

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Kerja Nasional Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian 2020 di Gedung Auditorium Kementan, Kamis (12/12/2019).

Rakornas ini dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, dan Duta Besar Selandia Baru, HE Jonathan Austin.

"Rakornas kali ini pesannya jelas, tidak boleh ada kata mundur dalam proses pembangunan pertanian ke depan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Kamis pagi.

Baca Juga: 3 Jurus Kementan Tingkatkan Produksi dan Kesejahteraan Petani

Menurut Syahrul, sektor pertanian tidak boleh bertahan dalam keadaan kurang dan terpuruk. Pertanian Indonesia harus maju dalam posisi yang modern serta memiliki kekuatan besar pada penguatan ekonomi negara.

"Oleh karena itu, kata maju ini harus kita artikulasikan sesuai dengan diksi-diksi fungsi kerja kita masing-masing. Kemudian kita juga harus mandiri. Indonesia harus menjadi kuat karena kita punya sektor pertanian yang luar biasa. Negara tropis yang semua lahanya bisa ditanami," katanya.

Meski demikian, menurut Syahrul, kemajuan di sektor pertanian baru bisa dicapai jika kementerian dan lembaga lain juga turut serta dalam kolaborasi penguatan gerakan kedaulatan pangan.

"Namun kita harus bersyukur karena Rakornas ini sangat lengkap dengan hadirnya Duta Besar Selandia Baru, Ketua BPS, Jaksa Agung dan Kepala Danis Pertanian. Kami bersyukur mereka hadir karena hari ini kita sudah punya satu data yang dipegang BPS dan akan diumumkan oleh bapak Presiden," katanya.

Syahrul menjelaskan, pemerintah melalui Kementan sudah mencanangkan gerakan maju dan mandiri ini melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks) dan pembentukan kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani).

"Kami punya Kostratani yang mendekatkan teknologi artificial intelligence dengan pertanian. Kini Kostratani ada di kecamatan dan membawa online system. Kostratani juga dilengkapi dengan war room agriculture sebagai pengendali lalu lintas data dan perkembangan terkini sektor pertanian di tiap daerah," katanya.

"Oleh karena itu tiga kali ekspor menjadi keharusan. Saya berharap bawalah anak-anak muda itu masuk kembali ke pertanian. Wujudkan sistem tersebut melalui Kementan. Ekosistem pertanian juga harus tertata dari hulu sampai hilir dan masukan kurikulum pertanian masuk sekolah," katanya.

Mengenai hal ini, Kepala BPS Suhariyanto mendukung upaya Kementan dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui kekuatan single data. Menurut dia, kebijakan single data merupakan kebijakan konkrit dalam mengatur tata kelola suatu data.

"Kami mendukung satu data pertanian dan terobosan yang dilakukan Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo. Untuk itu kita perlu mengundang semua instansi dan universitas agar mereka memahami metodelogi baca data. Mari kita semua berkolaborasi dan bersinergi," katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku siap membantu Kementan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kata dia, bantuan itu, salah satunya dari sisi penegakan hukum bagi cukong dan pihak yang menggangu jalanya proses pembangunan pertanian.

"Oleh karena itu perlu sinergitas untuk mewujudkan hal ini. Penandatangan ini harus didukung dalam rangka mencegah potensi kecurangan dalam pelaksanaan implementasi pemerintah. Jadi, kalau Kementan membutuhkan dukungan, kami siap dan membuka pintu selama 24 jam," katanya.

Baca Juga: Bertemu, Gubernur Riau dan Mentan Syahrul Akan Tingkatkan Perekonomian Riau Lewat Pertanian

Burhanuddin juga menawarkan bantuan pelatihan dan sosialisasi penegakan hukum melalui Badan Diklat. Pelatihan ini sekaligus membawa pemulihan aset di Kementan.

"Badan Diklat saya adalah Badan Diklat terbaik, jadi silakan digunakan kalau bapak menteri membutuhkan untuk memberikan masukan dan wawasan tentang bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakan hukum. Kami juga siap menempatkan orang terbaik saya untuk mendukung program ketahanan pangan. Saya berharap Kementan memberi masukan juga kepada kami ketika mengalami hambatan dalam membangun kedaulatan pangan," tukasnya.