Pak Menteri, Wapres Maruf Amin dan Orang Sukses Lainnya Lahir dari Priok Lho!

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diminta meminta maaf terkait pernyataan yang menyinggung wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masyarakat Tanjung Priok yang marah atas pernyataan Menkumham menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemenkumham.

Pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menerangkan, Yasonna memiliki tiga wajah, yaitu sebagai menteri yang mewakili negara, petinggi PDIP, dan profesor. Yasonna ditekankannya tidak dapat memilah-milah dimensi diri kapan semaunya.

Karena, ketika Yasonna menjadi menteri, maka tanggung jawab utama dia adalah sebagai wakil negara. "Dalam konteks pemimpin negeri, atau elite bangsa, Yasonna tidak bisa menguraikan sebuah komparasi yang membangun stigma jelek pada sebuah komunitas maupun masyarakat," kata Syahganda melalui pesan elektronik, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Kantornya Digeruduk Massa Priok, Yasonna Kabur. Nyalinya Ciut, Pak?

"Seorang menteri, seorang penguasa bukanlah pembuat wacana, melainkan bertugas memecahkan masalah," lanjutnya.

Syahganda menguraikan tanggung jawab seorang menteri dalam konteks kriminalitas di sebuah daerah adalah memastikan akurasi data, mencari penyebab, dan membuat program atau agenda aksi sesuai bidangnya.

Dalam rekomendasi kebijakan sosial, misalnya, bisa saja pemerintah membangun sebuah daerah hitam, seperti kompleks prostitusi dan judi, ataupun perkampungan pemakai narkoba, yang dapat dilakukan demi melokalisasi persoalan sosial agar tidak menjalar ke berbagai daerah. Atau langsung pada kebijakan pengentasan kriminalitas.

"Sebagai Menkumham Yasonna dapat saja melakukan pengentasan kriminalitas itu melalui penegakan hukum, seperti memberantas mafia peradilan, memberikan akses kemudahan perkara dan bantuan hukum bagi orang-orang miskin, dan lalu bekerja sama dengan pemerintahan daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta kebodohan di sebuah kota," ujarnya.

Pun sebagai profesor yang sedang menyampaikan pandangan teori kemiskinan, maka soal Tanjung Priok ini sepatutnya tidak disampaikan hingga memancing kemarahan. Syahganda mengingatkan, kejahatan dalam statisktik kriminalitas yang ditampilkan BPS hampir tidak menampilkan soal korupsi, melainkan hal-hal seperti pencurian, pembunuhan, begal motor, perampokan, pemerkosaan, dan narkotika.

Terlebih, ahli kriminologi berusaha terus menerus mencari hubungan kemiskinan dengan perbuatan kriminalitas. Ukessay.com menyatakan para ahli kriminologi belum mendapatkan kepastian tentang itu. Syahganda menyampaikan literatur yang dibahas di website itu, ada tiga hal penting yang menyebabkan kriminalitas, yaitu disadvantaged neighborhoods, criminal opportunity and social disorganization, unemployment.

Lebih jauh Syahganda mengingatkan banyak tokoh negara maupun orang sukses yang besar di Tanjung Priok. Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin dan mantan Menteri BUMN Sugiharto adalah dua contoh orang Priok yang sukses. Sugiharto adalah penjual tiket karcis bioskop di masa kecilnya. Saat ini dia menguasai saham Jababeka, salah satu perusahaan kawasan industri terbesar di Indonesia.

Baca Juga: Massa Demo Yasonna: Anak Priok Nakal, Tapi Bukan Koruptor!!

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik adalah contoh lain dari orang sukses asal Tanjung Priok.

Sebelumnya, Yasonna ketika berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas IIA, Jatinegara, Jakarta pada Kamis (16/1/2020), mengatakan, kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Ia mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Dia meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

Pernyataan Yasonna atas stigmatisasi Tanjung Priok membuat berang Ahmad Sahroni yang meminta Yasonna mengeluarkan pernyataan berbasis data usang. Dia membeberkan, berdasarkan data BPS, Tanjung Priok saat ini bukan lagi daerah kumuh dan premanisme. Terpenting, Tanjung Priok memiliki pelabuhan tersibuk dan menjadi barometer perekonomian Indonesia.

Lebih dari 30% komoditi Non-Migas Indonesia serta 50% dari seluruh arus barang yang keluar-masuk Indonesia melewati pelabuhan ini dengan aman tanpa harus takut ancaman kriminal seperti di masa lalu.