Kredit Foto: (Facebook/Anies Baswedan)
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Justin Adrian menaruh curiga terkait perubahan sikap Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) soal perizinan menggelar Formula E di Monumen Nasional (Monas). Ia menduga adanya kesepakatan terselubung di balik perizinan ini.
Ia juga menduga pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kesepakatan yang akhirnya membuat Monas boleh jadi trek balapan.
"Saya tidak tahu ada 'deal-dealan' (kesepakatan) apa yang terjadi di belakang kita tidak tahu itu?" ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).
Baca Juga: Anies Mau Ubah RTH Ahok Jadi Pusat Kuliner, Djarot Langsung Ngomel-Ngomel
Baca Juga: Pusat Izinkan Formula E Ngebut di Monas, Gerindra: Jakarta Emang Perlu...
Namun, meski sudah didukung oleh Pemerintah Pusat. Ia pun masih menolak ajang internasional tersebut. Ia mengatakan pertimbangan Kemensetneg saat menolak karena Monas merupakan Cagar Budaya yang tidak boleh diutak-atik sudah benar.
"Kemarin semestinya sudah menjadi awal cukup untuk diselidiki untuk dugaan delik yang terjadi karena tanpa izin dari menteri melakukan perubahan perubahan di daerah cagar budaya itu ada pidananya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menolak dengan tegas kegiatan Formula E, yang menurutnya, masalah di Jakarta yang harus bisa ditangani dengan anggaran Formula E.
"Formula E ini kan tentunya kemacetan pasti menjadi jadi sednagkan kita sudah punya hitungannya juga triliunan rupiah yang diakibatkan kerugian negara akibat kemacetan," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka telah mengubah keputusannya terkait penyelenggaraan gelaran ajang balap mobil listrik formula E. Kini, gelaran tersebut bisa dihelat di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil