Sergei Lavrov Akui Rencana Penyelesaian Konflik Timteng Milik AS Tak Membantu

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Amerika Serikat (AS) mengabaikan pendekatan yang diterima secara internasional untuk penyelesaian Timur Tengah. Hal ini, papar Lavrov, tidak membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

"AS, dengan cara yang biasa, telah menawarkan untuk menyelesaikan salah satu konflik paling lama dari waktu kita dalam sekali jalan," kata Lavrov saat melakukan wawancara dengan harian Italia, La Stampa.

Baca Juga: Ancam Rusia, Turki: Kami Akan Bangun Gedung Pencakar Langit dari Tengkorak Tentara Rusia

"Pada saat yang sama, Washington pada dasarnya mengabaikan dasar hukum internasional yang diakui secara universal untuk penyelesaian Timur Tengah, yang mencakup resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB; dan Prakarsa Perdamaian Arab," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (17/2/2020).

Menurut Lavrov, rencana perdamaian AS yang baru menetapkan resolusi semua masalah utama yang berkaitan dengan status wilayah Palestina melalui konsesi sepihak yang menguntungkan Israel.

"Pendekatan semacam itu tidak mungkin membantu memperbaiki situasi. Ini juga ditunjukkan oleh fakta bahwa apa yang disebut kesepakatan abad ini sepenuhnya ditolak oleh Palestina," ungkapnya.

Dia lalu mencatat bahwa perlu mengadakan pembicaraan multilateral untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan bahwa Kuartet mediator internasional yang terdiri dari Rusia, PBB, AS, dan Uni Eropa dapat mengambil tanggung jawab itu.

"Kami yakin bahwa untuk kemajuan nyata menuju solusi dua negara untuk masalah Palestina. pertama-tama, upaya tulus oleh Palestina dan Israel sendiri diperlukan, dan kedua, dukungan internasional yang paling seimbang dan tidak bias dari proses tersebut adalah dalam konteks ini," ujarnya.

"Kami mendukung posisi yang tercermin dalam pernyataan terakhir dari pertemuan terakhir para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Liga Arab tentang perlunya negosiasi multilateral mengenai penyelesaian Timur Tengah di bawah pengawasan internasional. Kami percaya bahwa kuartet mediator internasional, yang merupakan satu-satunya mekanisme yang diakui oleh DK PBB untuk menemani proses Timur Tengah, dapat mengambil peran ini," tukasnya.