Demi Pers Kredibel di Tengah Corona, DPR Kasih Saran Ini

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta supaya perusahaan pers memperoleh intensif di tengah wabah COVID-19 dalam bentuk relaksasi pajak.

Politisi Partai Golkar itu beranggapan menyebut pekerja pers menjadi bagian dari garda terdepan melawan corona. Mereka memberikan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoaks saat ini.

“Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (12/4/2020)

Baca Juga: DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Apa Tugasnya?

Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers," kata Meutya.

Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.