Jokowi Evaluasi PSBB, PAN: Pak, Tolong Dengarkan Rakyatmu!

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku dirinya mengapresiasi langkah dan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, tentu evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar semua program dan target sasaran yang hendak dicapai itu dapat diperoleh dengan baik.

Selain itu, Saleh menganggap evaluasi ini juga untuk melihat efektivitas pelaksanaan PSBB dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Corona di Indonesia. Terlebih, sejauh ini diketahui bahwa mereka yang terpapar virus Corona semakin hari semakin banyak dan jumlah korban yang meninggal dunia pun tentu semakin banyak.

Baca Juga: Jokowi Evaluasi PSBB, Eh Gubernur Jakarta Minta...

"Tentu harus dilihat mana yang perlu dilakukan perbaikan, mana yang harus ditingkatkan, di mana titik lemah dari program ini sehingga kelihatannya belum maksimal dan belum mampu menekan penyebaran virus ini di tengah masyarakat. Dan (evaluasi) itu satu hal yang betul-betul harus diapresiasi," ujar Saleh saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Lebih lanjut Politikus PAN ini menyatakan, dalam evalusi itu diharapkan Presiden Jokowi dan para pembantunya mau membuka semua masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Dia melihat sejauh ini sudah banyak saran, kritikan, aspirasi, dan sebenarnya itu semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, semua yang sudah disampaikan oleh masyarakat itu harus dibuka secara transparan oleh Presiden Jokowi dan memanggil semua pejabat yang terkait yang bertanggung jawab terhadap program yang sedang dievaluasi itu," tuturnya.

Di sisi lain, kata Saleh, sebuah evaluasi tentu harus dilakukan secara jujur, tidak ada yang perlu ditutupi. Dia menuturkan jika masih ada kelemahan, maka harus diperbaiki. Sedangkan yang sudah bagus harus lebih diingkatkan. Dia berharap evaluasi yang diminta Presiden Jokowi agar program PSBB ini berimplikasi terhadap penyebaran virus Corona di Indonesia.

"Jika ketika dievaluasi tidak efektif, saya kira tidak ada salahnya Presiden Jokowi melakukan koreksi terhadap kebijakan PSBB itu. Karena menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan masih ada opsi lain yang dipilih oleh pemerintah yaitu melakukan karantina wilayah," terangnya.

Baca Juga: WHO: Polusi Udara Perburuk Kondisi Pasien Covid-19

Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai karantina wilayah ini akan lebih tegas dan akan lebih fokus dan karantina wilayah dengan segala konskuensinya harus dipikirkan yang mana agar tertibnya aturan oleh masyarakat bisa diberikan kompensasi yang benar kepada masyarakat.

"Dengan begitu kita berharap tidak begitu lama kita bisa bebas dari ancaman virus Corona ini," tandasnya.