Jakarta PSBB Jilid II, Anies Disekolahin Orang Nasdem

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang diperpanjang hingga 22 Mei 2020, guna menekan kasus penyebaran virus Corona atau COVID-19.

"PSSB kemarin saya lihat masih perlu banyak perbaikan, karena jika kita lihat angka positif COVID-19 di DKI sendiri belum ada tanda-tanda penurunan malah terus meningkat," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (24/4).

Lanjutnya, ia menilai saat ini transportasi masih dipadati penumpang, bahkan masyarakat masih banyak yang berkerumun.

Baca Juga: Dirut PJB Pastikan Pasokan Listrik Selama PSBB Aman

Baca Juga: Ada-ada Saja Kelakukan Warga +62! PSBB Tangsel: Pemotor Pakai Masker, tapi Lupa Pakai Helm

Selain itu, ia menyampaikan bahwa PSBB tahap pertama masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, menurut dia, pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal.

"PSBB tahap pertama kemarin juga masih banyaknya benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dari PSBB tahap pertama," ujarnya.

Ia juga menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua.

Dia mencontohkan penyampaian informasi sekaligus penindakan tegas bagi masyarakat yang masih berkumpul.

"Saya rasa perlu adanya penyampaian informasi secara terus-menerus ke masyarakat terkait COVID-19 ini apa, dan mengapa sangat penting untuk masyarakat agar diam di rumah," katanya.

Dia juga menilai aparat juga harus tegas menindak masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah, karena kalau tidak, sama saja akan terus tercipta kerumunan masyarakat.

Dia juga meminta selama PSBB tahap dua dilakukan, Gubernur DKI Jakarta memperhatikan masalah logistik bantuan sosial, mengingat PSBB tahap dua dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

"Selain itu yang terpenting, jangan sampai ada masyarakat DKI Jakarta yang kelaparan atau kekurangan makanan, saya meminta Pemprov untuk memperhatikan logistik bantuan sosial," ujarnya.