Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Palestina Serukan Pengakuan Dunia buat Antisipasi Langkah Israel

        Palestina Serukan Pengakuan Dunia buat Antisipasi Langkah Israel Kredit Foto: Anadolu Agency/Palestinian Prime Ministry
        Warta Ekonomi, Ramallah, Tepi Barat -

        Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin, menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina jika Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Berbicara pada konferensi pers menjelang pertemuan kabinet, Shtayyeh mengatakan Lembah Yordania yang rencananya akan dicaplok oleh Israel, merupakan 28 persen dari wilayah Tepi Barat.

        "Lembah Yordania dianggap sebagai 'keranjang sayur' untuk Palestina dan titik penghubung kami dengan Yordania dan dunia," kata dia.

        Baca Juga: Ikut Inggris, Yunani-Irlandia Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

        Dia mengatakan posisi kuat dari dunia Arab, Afrika, dan Eropa "akan cukup untuk mengendalikan Israel". Israel diperkirakan akan menerapkan aneksasi pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kepala partai Biru dan Putih Benny Gantz.

        Otoritas Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika itu rencana aneksasi dilanjutkan, yang akan merusak solusi dua negara. Rencana "kesepakatan abad ini" yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump diumumkan pada 28 Januari.

        Ini merujuk ke Yerusalem sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat. Rencana tersebut menyatakan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

        Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS ini, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur. Rencana itu mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

        OKI mendesak "semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun".

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: