Ikut Inggris, Yunani-Irlandia Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

Yunani dan Irlandia menolak rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kedua negara pun menyerukan Israel segera menghentikan pendudukan wilayah Palestina.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat setelah menjalin percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Irlandia Simon Coveny dan Menlu Yunani Nikolaos Dendias. Menurut Erekat, kedua menlu menyerukan agar solusi dua negara beradasarkan pada perbatasan pra-1967 diterapkan.

Baca Juga: Inggris Terang-terangan Gak Kasih Restu buat Israel Caplok Wilayah Tepi Barat

Erekat mengungkapkan, Dendias turut menentang pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.

“Pencaplokan akan menghancurkan setiap kesempatan perjanjian yang dinegosiasikan antara Palestina dan Israel,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, Senin (11/5/2020). 

Irlandia dan Yunani juga menyuarakan tentang pentingnya mempertahankan dukungan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Pada 1 Juli mendatang parlemen Israel (Knesset) akan melakukan pemungutan suara perihal pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat atas dasar rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan kesediaannya mengeksekusi kebijakan tersebut. Duta Besar AS untuk Israel David Friedman telah mengatakan negaranya siap mengakui kedaulatan Israel di Tepi Barat setelah syarat-syarat yang ditetapkan negaranya dilaksanakan. 

Syarat tersebut antara lain menyelesaikan pemetaan, menghentikan pembangunan permukiman Israel di Area C yang dikecualikan dari aneksasi, dan ketika Netanyahu setuju untuk bernegosiasi dengan Palestina sesuai dengan rencana perdamaian AS.

"Washington tidak berencana untuk memaksakan syarat baru bagi langkah itu," kata Friedman dalam sebuah wawancara dengan harian Israel, Hayom, pekan lalu. 

Setelah hal-hal itu terpenuhi, AS akan mengakui kedaulatan Israel di sebagian wilayah Tepi Barat.

“Bukan AS yang mendeklarasikan kedaulatan tetapi pemerintah Israel. Setelah itu, AS siap untuk mengenalinya," ujarnya.