Sindir KAMI, Megawati Ngetawain Din Cs Dong

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dia menilai kemunculan organisasi tersebut memperlihatkan bahwa banyak orang yang ingin menjadi presiden pada 2024 mendatang.

"Saya suka ketawa, kemarin ada orang yang bentuk KAMI. Wah KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu enggak cari partai?" kata Megawati dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, kalaupun ada sosok-sosok yang ingin mencalonkan diri lebih baik bergabung ke dalam partai saja. Dia mengatakan, ketatanegaraan Indonesia juga mengatur bahwa seseorang yang ingin mencalonkan sebagai kepala negara harus mencari partai pengusung.

Baca Juga: Ancam Pecat Kader Tak Bela Kaum Hawa, Mega: Sakit Hati Saya

Baca Juga: Sering Dituduh Komunis, Megawati Terheran-heran: Saya Kalem Aja

Dia melanjutkan, bisa saja seseorang maju sebagai calon pemimpin secara independen alias tanpa mendapat dukungan dari partai politik manapun. Namun, dia mengatakan jika terpilih, maka calon tersebut tidak akan memiliki fraksi di DPRD tingkat I, II atau nasional.

"Jadi, gimana kalau mau membicarakan pemerintahan," kata Mega lagi.

Presiden kelima RI ini ini menegaskan bahwa menjadi pimpinan masyarakat bukan soal gagah-gagahan. Dia menegaskan, menjadi pemimpin berkaitan erat dengan komitmen membangun suatu daerah dan melihat potensi ekonomi yang ada.

Sebelumnya, hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam sekolah partai gelombang kedua bagi calon kepala daerah dari PDIP. Seperti gelombang sebelumnya, sekolah tersebut juga diadakan secara daring mengingat pandemi Covid-19 saat ini.

Berbagai tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pisat, Selasa (18/8/2020). Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia.

Deklarator KAMI Din Syamsuddin menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara di antaranya MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.

"Demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin saat membacakan poin deklarasinya bersama sejumlah tokoh sebagaimana disiarkan secara daring.